Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra saat diwawancarai awak media. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Perbedaan harga menjadi Kendala utama dalam pelaksanaan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Pasalnya, di Kalimantan Timur (Kaltim) harga bahan pokok berbeda jauh dibandingkan dengan daerah lain, seperti di Pulau Jawa.
Harga bahan di Kaltim cenderung lebih tinggi, sehingga diperlukan penyesuaian anggaran dalam rancangan persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dimaksudkan, agar makanan yang disajikan tetap memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sejauh ini, BGN sebagai penyelenggara terus melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten dan Kota. Penyediaan bahan dan harga bahan menjadi faktor, mengapa implementasi program ini sukar dilaksanakan serentak di Kaltim.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra menyampaikan, program ini membutuhkan anggaran yang besar dan pertimbangan yang matang, ia meyakini tujuan program ini sangatlah baik.
“Masih banyak yang perlu kita pelajari, dalam mempersiapkan bagaimana pelaksanaannya tetap pada tujuan awal yakni, memberikan makanan bergizi,” ucapnya.
Terlebih, Kaltim bukan daerah pemasok bahan pangan seperti sayur-sayuran dan bahan pokok lainya. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah agar dapat mencarikan solusi terkait perbedaan harga untuk program MBG.
“Oleh karena itu, perlu penyesuaian agar kita tetap dapat menyiapkan makanan bergizi berkualitas untuk anak anak dengan anggaran yang ada,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah khususnya Program MBG agar dapat berjalan dengan lancar, baik ditingkat Kabupaten maupun Kota.
“Dalam prosesnya, kami siap mengawal dan memastikan kegiatan ini berjalan dengan baik,” demikian Andi Satya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
