DPRD Samarinda Usul Bentuk Pansus untuk Selamatkan Keuangan Daerah

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak adanya langkah taktis dan strategis yang lebih komprehensif guna mengamankan struktur keuangan kota.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna internal DPRD Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026), menyikapi kondisi fiskal daerah yang dinilai memerlukan perhatian serius akibat kas keuangan Pemkot Samarinda dalam kondisi yang cukup rentan.

Menanggapi dinamika anggaran dan keterbatasan dana kas yang tidak tersedia secara rutin untuk membiayai seluruh kegiatan, Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, secara resmi mengusulkan penggodokan dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah.

“Segera bentuk pansus untuk bantu pemkot penuhi target pendapatan daerah,” ujar Rohim.

Usulan tersebut diajukan agar target pendapatan daerah dapat dikejar secara maksimal untuk membantu Pemkot Samarinda dalam menopang seluruh pembiayaan program pembangunan maupun kewajiban utang pihak ketiga.

“Dana kas pemkot tidak tersedia secara rutin untuk semua,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ruang lingkup kerja pansus ini dirancang agar memiliki taring yang kuat dalam mengawasi arus pemasukan daerah secara menyeluruh.

Baca Juga:   DPRD Ungkap Ribuan Warga Samarinda Masih Bergantung pada BPJS Bantuan Pemerintah

Pansus Pendapatan Daerah tidak hanya berfokus pada upaya memanggil dinas-dinas terkait untuk menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga difungsikan untuk melakukan hearing secara vertikal ke tingkat yang lebih tinggi.

“Lakukan hearing vertikal ke provinsi hingga pusat,” jelasnya.

Langkah vertikal tersebut mencakup upaya mendesak transparansi penyaluran dana transfer, baik melalui Dana Bagi Hasil (TKD) maupun skema perimbangan keuangan dari DPRD provinsi hingga pemerintah pusat.

Menurut Rohim, langkah krusial ini diperlukan agar formula pembagian dan hak fiskal yang diterima oleh Kota Samarinda dapat diuji transparansinya, sehingga kota ini benar-benar mendapatkan hak secara maksimal dan adil tanpa ada potensi ketimpangan angka.

“Formula pembagian TKD harus jelas dan transparan untuk daerah. Kita harus pastikan hak kota samarinda didapat secara adil,” jelasnya.(adv/radarsamarinda)

Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky

BERITA POPULER