SAMARINDA – Rapat Paripurna (Rapur) ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang semula dijadwalkan berlangsung Selasa (10/11/2026) pukul 20.00 Wita, mendadak harus dijadwalkan ulang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim meminta agenda tersebut digeser hingga 17 November 2026.
Permohonan itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, melalui surat bernomor 100.1.4.4/6374/III/BPKAD tertanggal 10 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas).
Alasan yang disampaikan pemerintah daerah berkaitan dengan belum tuntasnya penyelarasan dan penyempurnaan data penganggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam surat tersebut, Sri menjelaskan, proses penginputan data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) masih membutuhkan waktu. Pemerintah perlu memastikan konsistensi dan kesesuaian antara data perencanaan dengan penganggaran.
“Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan waktu untuk melakukan koordinasi, verifikasi, dan penyelesaian proses penginputan serta pemutakhiran data penganggaran pada SIPD-RI,” demikian salah satu poin dalam surat permohonan tersebut.
Pemprov pun meminta agar agenda Rapur ke-34 yang semula dijadwalkan 10 November 2026, dapat dilaksanakan pada 17 November 2026.
Penundaan ini menjadi perhatian tersendiri karena terjadi di tengah proses pembahasan anggaran daerah yang sedang berjalan. DPRD dan Pemprov Kaltim saat ini tengah berpacu menyelesaikan tahapan penyusunan APBD 2027.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (3/11/2026) malam, Sekda Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu kepastian besaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk menyusun proyeksi pendapatan dan belanja tahun depan.
Kepastian transfer tersebut menjadi penting karena akan menentukan ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah daerah. Penyesuaian belanja baru dapat dilakukan setelah angka pendapatan transfer memiliki kepastian.
Di sisi lain, pembahasan anggaran 2027 juga dibayangi sejumlah catatan hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama menyangkut ketepatan penganggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD agar sesuai daerah pemilihan (dapil), serta mekanisme belanja barang dan jasa.
Persoalan lain yang belum tuntas adalah pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Dalam perkembangan pembahasan KUA-PPAS 2027, alokasi pendidikan disebut belum memenuhi ketentuan tersebut.
Sementara itu, DPRD dan Pemprov Kaltim memiliki tenggat yang relatif ketat. Persetujuan bersama APBD 2027 ditargetkan dapat dilakukan paling lambat 30 November 2026 sebelum dokumen tersebut masuk ke tahapan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Dengan demikian, penundaan Rapur ke-34 bukan sekadar perubahan kalender kegiatan legislatif. Di tengah keterbatasan fiskal, penyesuaian transfer pusat, serta sejumlah catatan pengawasan KPK, ketepatan waktu dan ketelitian penyusunan anggaran menjadi pekerjaan yang tidak bisa terus-menerus ditunda.
Publik tentu menunggu apakah tambahan waktu yang diminta pemerintah benar-benar akan menyelesaikan persoalan sinkronisasi data, sekaligus memastikan pembahasan anggaran daerah berjalan sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Muhammad Rafi’i
