SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Kota Samarinda yang bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil penertiban di Halaman Parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Kehadiran unsur legislatif dalam agenda tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum daerah dapat diimplementasikan secara optimal di tengah masyarakat.
“Pemusnahan hari ini adalah salah satu bukti bahwa penegakan peraturan daerah itu berjalan,” ujar Samri.
Dalam keterangannya, Samri menjelaskan, barang-barang yang dimusnahkan merupakan material dan barang temuan yang secara tegas dilarang di dalam Peraturan Daerah (Perda), dengan porsi terbesar didominasi oleh peredaran minuman beralkohol ilegal.
Ia merinci bahwa regulasi di Kota Samarinda telah mengatur batasan yang sangat ketat terkait zonasi penjualan minol, di mana aktivitas perniagaan tersebut hanya legal di tempat-tempat tertentu seperti hotel bintang tiga ke atas atau restoran berstandar khusus.
“Artinya, ketika mereka-mereka yang melakukan pelanggaran, bahwa pemerintah kota ini tegas,” jelasnya.
Politisi tersebut juga menyoroti fenomena menumpuknya barang sitaan dari tahun ke tahun yang mengindikasikan masih adanya para pelaku usaha atau oknum masyarakat yang bersikap bandel terhadap aturan.
Kendati demikian, ia menilai bahwa keberadaan tumpukan barang bukti tersebut justru mencerminkan eksistensi dan keseriusan aparat penegak Perda dalam merespons berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di lapangan.
“Satpol PP saya harap jangan berhenti, jangan capek untuk melakukan ini,” harap Samri.
Menanggapi dinamika penertiban yang terus berulang, Samri mendorong jajaran Satpol PP Kota Samarinda agar tidak pernah merasa lelah dalam menjalankan fungsi pengawasan, penertiban, serta penegakan hukum.
Ia meyakini bahwa konsistensi aparat dalam menindak pelanggar merupakan kunci utama untuk menciptakan efek jera serta menjaga stabilitas ketertiban sosial di Kota Samarinda.
“Kalau semakin banyak barang sitaan informasi ini mungkin tidak sampai kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi serta peningkatan sosialisasi secara masif kepada masyarakat luas mengenai aturan-aturan pelarangan yang berlaku.
Dengan adanya publikasi dan transparansi seperti agenda pemusnahan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami batasan hukum serta turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan taat hukum.(adv/radarsamarinda)
Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky
