SAMARINDA – Keberangkatan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke Jakarta, Rabu (4/11/2026), menjadi sorotan setelah fotonya berada di dalam pesawat beredar di tengah rencana aksi penyampaian aspirasi masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim membantah keberangkatan tersebut untuk menghindari massa. Rudy disebut memiliki sejumlah agenda kedinasan di kementerian, termasuk membahas industri sawit, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), dan persoalan pemadaman listrik.
Klarifikasi tersebut disampaikan Pemprov Kaltim untuk menjelaskan agenda gubernur yang berlangsung bersamaan dengan rencana aksi masyarakat di Samarinda.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan perjalanan Rudy ke Jakarta telah dijadwalkan sebelumnya dan berkaitan dengan kepentingan daerah.
Salah satu agenda utama adalah pertemuan dengan Menteri Perindustrian pada Rabu pukul 15.00 WIB.
Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas peninjauan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditi Turunan Kelapa Sawit.
Menurut Pemprov, pembahasan regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung hilirisasi dan memperluas peluang ekspor produk turunan kelapa sawit asal Kalimantan Timur.
Rudy dijadwalkan hadir bersama perwakilan enam perusahaan refinery sawit yang beroperasi di Kaltim.
Mereka akan menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi industri pengolahan sawit, termasuk persoalan pemanfaatan dan pemasaran produk hasil samping industri.
Pemprov berharap terdapat peluang relaksasi penerapan regulasi sehingga kegiatan industri dan ekspor produk turunan sawit dapat berjalan lebih optimal.
Selain menemui Menteri Perindustrian, Rudy juga dijadwalkan mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Agenda tersebut berkaitan dengan persoalan kelangkaan BBM dari Pertamina serta pemadaman listrik bergilir oleh PLN yang menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah Kaltim.
Kedua persoalan tersebut dinilai membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat karena menyangkut kewenangan dan pelayanan perusahaan energi nasional.
Tidak hanya gubernur, sejumlah pejabat Pemprov Kaltim juga memiliki agenda kedinasan di Jakarta pada hari yang sama.
Wakil Gubernur Seno Aji dijadwalkan mengikuti rapat bersama menteri dan Wakil Ketua MPR.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim mengikuti The 2nd Steering Committee Meeting Tim Koordinasi Strategis Proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT) bersama Bappenas.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan proyek, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan program pekerjaan hijau yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan inklusi sosial.
Di tengah rangkaian agenda tersebut, Pemprov memastikan penyampaian aspirasi masyarakat di Samarinda tetap mendapat perhatian.
Ririn mengatakan ketidakhadiran gubernur secara langsung tidak berarti pemerintah daerah menutup ruang komunikasi dengan masyarakat.
“Pemerintah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kaltim tetap berjalan,” tegasnya.
Pemprov telah menugaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta organisasi perangkat daerah terkait untuk menerima perwakilan massa.
Para pejabat tersebut dijadwalkan menampung aspirasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Pemprov Kaltim menegaskan keberangkatan Rudy ke Jakarta merupakan agenda kedinasan, sementara pelayanan pemerintahan dan penerimaan aspirasi masyarakat tetap berlangsung di Samarinda. (KRV/rls)
Editor: Agus S
