SAMARINDA – Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) bersiap kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/11/2026). Dalam aksi lanjutan ini, mereka membawa slogan keras “Pemerintah Pembote!” sebagai bentuk kekecewaan terhadap janji pemerintah yang dinilai belum diwujudkan.
Istilah pembote, yang dalam bahasa gaul lokal berarti pembohong atau tukang tipu, menjadi pesan utama yang ingin disuarakan GERAM. Massa menilai sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi sebelumnya belum mendapat tindak lanjut konkret.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan demonstrasi pada 21 Oktober 2026 yang mengusung tema “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”.
Dalam aksi sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud hadir menemui demonstran secara langsung. Namun, GERAM menilai pertemuan itu belum diikuti langkah nyata yang menjawab substansi tujuh tuntutan mereka.
Kekecewaan tersebut mendorong GERAM kembali mengonsolidasikan massa untuk menggelar demonstrasi lanjutan.
“Janji demi janji terus dilontarkan, tetapi rakyat masih menunggu bukti dan realisasi,” demikian seruan GERAM dalam akun instagram @aliansi_rakyatkaltim.
Bagi GERAM, aksi lanjutan ini menjadi momentum untuk kembali menyatukan suara, menyampaikan keresahan, sekaligus menagih komitmen pemerintah terhadap persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
“Saatnya kita berkumpul, menyatukan suara, merawat perlawanan, dan menyampaikan keresahan di ruang publik. Sebab, diam bukanlah pilihan ketika suara rakyat terus diabaikan!” lanjut seruan tersebut.
Dalam aksi lanjutan ini, GERAM kembali membawa tujuh tuntutan yang menyasar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aktivitas pertambangan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pemadaman listrik bergilir menjadi persoalan yang disorot.
Berikut tujuh tuntutan GERAM:
1. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
2. Menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
3. Menindak tegas perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang.
4. Menuntaskan persoalan kelangkaan BBM di Kaltim.
5. Menghentikan pemadaman listrik bergilir di Kaltim.
6. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
7. Mengevaluasi total program Gratispol.
Tujuh tuntutan tersebut mencerminkan beragam persoalan yang dinilai GERAM membutuhkan penanganan serius. Mulai dari dampak lingkungan akibat karhutla dan pertambangan, persoalan energi yang menyentuh kebutuhan masyarakat, hingga evaluasi program pemerintah.
Slogan “Pemerintah Pembote!” pun menjadi bentuk protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai kesenjangan antara janji dan realisasi kebijakan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Nicha R
