Foto: Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Sebagai upaya memperkuat sinergi antar-lembaga legislatif di daerah, jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menerima kunjungan kerja resmi.
Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Kerja Komisi III Lantai 1 DPRD Kota Samarinda yang dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda beserta rombongan Komisi III DPRD Kota Tarakan, Senin (26/10/2026).
Agenda utama pertemuan tersebut difokuskan pada monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan fasilitas publik serta tata kelola pemerintahan.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, kedua belah pihak membahas dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun anggaran 2026. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menyebutkan tercatat bahwa kapasitas fiskal daerah tersebut tergolong relatif kecil karena belum menyentuh angka Rp1 triliun, melainkan berada di kisaran Rp900 sekian miliar.
Mengingat status wilayahnya sebagai kota jasa yang berada di bawah naungan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi muda, dukungan dan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat masih memegang peranan krusial dalam menopang roda pembangunan daerah.
“APBD mereka memang kecil dan banyak disupport bantuan dari pusat,” ujar Deni usai pertemuan.
Kendati dihadapkan pada keterbatasan porsi anggaran pendapatan daerah, komitmen untuk terus menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas tetap menjadi fokus utama.
Pihak legislatif menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi esensi pelayanan publik yang esensial. Prioritas utama diarahkan secara berkesinambungan untuk menuntaskan berbagai kebutuhan mendasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, hingga penanganan masalah banjir perkotaan.
“Kita tetap memprioritaskan layanan dasar untuk dipenuhi berkaitan pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir,” jelasnya.
Selain membahas ihwal postur anggaran dan sektor pelayanan dasar, perbincangan dalam kunjungan kerja tersebut juga mengeksplorasi posisi strategis Kota Tarakan. Wilayah ini diakui sebagai gerbang masuk atau gate utama menuju Provinsi Kalimantan Utara, meskipun pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi tersebut terletak di Bulungan.
Transformasi historis wilayah Tarakan yang dulunya bermula sebagai kota administratif, kemudian berkembang menjadi kota administratif tingkat II hingga bertransformasi menjadi kota madya modern, turut menjadi lembaran diskusi yang memperkaya wawasan legislatif kedua daerah.
Rangkaian kunjungan kerja ini ditutup dengan pembahasan lintas sektor yang komprehensif, mencakup persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta penguatan fungsi pengawasan legislatif secara menyeluruh.(adv/radarsamarinda)
Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky
