Foto: Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Diaz Hendropriyono (Pakaian Putih) saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis Komisi II DPD RI di Kantor Gubernur Kaltim. (Hadi Winata/Media Kaltim Networks)
SAMARINDA – Kementerian Lingkungan Hidup minta perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk turun tangan, terutama dalam memastikan ketersediaan air dan memperkuat sarana pemadaman.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Diaz Hendropriyono, dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Mitra Strategis Komisi II DPD RI di Kantor Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, Senin (14/9/2026).
Diaz menilai keterlibatan dunia usaha penting karena karhutla membutuhkan sumber daya besar, sementara sejumlah lokasi justru mengalami kesulitan mendapatkan suplai air untuk pemadaman.
Salah satu kebutuhan yang kini didorong adalah pembangunan sumur bor di titik-titik yang telah dipetakan aparat.
“Kami juga tadi menghimbau bahwasanya perlu ada kolaborasi dengan pihak swasta. Tadi ada permintaan untuk membangun sumur bor di beberapa tempat,” kata Diaz.
Titik-titik tersebut diprioritaskan di wilayah yang memiliki kesulitan mendapatkan sumber air.
Keterlibatan perusahaan diharapkan tidak berhenti pada bantuan saat api sudah membesar.
Ketersediaan sumber air harus dipersiapkan sejak awal agar ketika titik api muncul, pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
“Jumlahnya cukup banyak dan saya rasa itu di tempat-tempat yang memang diperlukan, yang ada kesulitan mendapatkan suplai air,” ujarnya.
Menurut Diaz permintaan tersebut tidak memberatkan pihak swasta. Pasalnya, biaya pembangunan satu sumur bor hanya mencapai puluhan atau ratusan juta, bergantung pada kedalaman sumber air.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi lapangan semakin menantang. Fenomena El Nino dan pemanasan global membuat lahan lebih kering sehingga api dapat menyebar dengan cepat.
Menurut Diaz, kondisi iklim bukan berarti menjadi penyebab utama munculnya kebakaran. Namun, kondisi tersebut membuat api yang sudah muncul jauh lebih sulit dikendalikan.
“Pengawasan ini menjadi suatu hal yang sangat penting supaya tidak ada titik api, baik di lahan gambut,” katanya.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sebanyak 84 ribu lahan konsesi terbakar, yaang berada di dalam konsesi 335 perusahaan.
Angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan perusahaan sebagai penyebab kebakaran.
Namun, keberadaan wilayah konsesi yang terdampak kebakaran membuat perusahaan memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan di lapangan.
Untuk itu, pihaknya pun mendorong agar perusahaan tidak mengambil posisi pasif ketika karhutla terjadi.
“Kita memerlukan kolaborasi, dan beberapa perusahaan yang hadir (saat rapat) menyetujui permintaan pembangunan sumur bor,” pungkasnya.
Adapun sejumlah perusahaan menghadiri rapat kordinasi seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bayan Resources TBk, dan PT Perkebunan Nusantara XII.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
