Foto: Gedung DPRD Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda menghadapi tantangan dalam menyusun arah kebijakan anggaran 2027.
Ruang fiskal yang semakin terbatas membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program, tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
DPRD Samarinda menilai efisiensi anggaran seharusnya tidak berhenti pada upaya memangkas belanja.
Penghematan justru harus diarahkan agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kondisi fiskal yang penuh tekanan membutuhkan penentuan prioritas secara lebih matang.
Menurutnya, sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat tetap harus mendapatkan perhatian.
“Di tengah badai efisiensi saat ini, pemerintah kota tetap memprioritaskan layanan dasar. Kita ingin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap menjadi hal yang penting,” jelasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelang penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 antara DPRD dan Pemkot Samarinda.
Deni menekankan bahwa keterbatasan pendapatan daerah membuat pemerintah tidak bisa lagi menyusun program hanya berdasarkan besarnya anggaran yang tersedia. Setiap kegiatan harus memiliki target yang terukur dan manfaat yang jelas bagi warga.
Menurut dia, pemerintah perlu menentukan terlebih dahulu program mana yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan. Setelah itu, anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian target tersebut secara maksimal.
“Yang kami inginkan, pembangunan yang dilaksanakan betul-betul memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain mempertahankan layanan dasar, DPRD juga meminta pemerintah memperhitungkan dampak kebijakan efisiensi terhadap perekonomian lokal.
Pengurangan belanja pemerintah, kata Deni, jangan sampai ikut menghambat aktivitas masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tetap dinilai penting untuk memperluas kemampuan fiskal pemerintah.
Namun, langkah tersebut harus dilakukan dengan mencari potensi pendapatan baru dan mengoptimalkan sumber yang sudah ada tanpa memberikan tekanan tambahan kepada masyarakat.
“Kami ingin roda ekonomi di Samarinda ini bisa bergerak. Di tengah efisiensi, kita tidak ingin kondisi masyarakat semakin sulit,” pungkasnya.
Deni menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.
Pemerintah dan DPRD perlu menyusun skala prioritas secara realistis sehingga program yang memiliki dampak paling besar tetap dapat dijalankan.
Dengan demikian, efisiensi APBD 2027 diharapkan bukan sekadar soal mengurangi pengeluaran, melainkan bagaimana pemerintah memastikan anggaran yang terbatas digunakan secara tepat sasaran.
Setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan untuk menjaga layanan publik, mendukung pembangunan, dan mempertahankan pergerakan ekonomi masyarakat Samarinda.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
