Foto: Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dilakukan secara lebih sistematis dan tidak hanya mengandalkan penanganan ketika kasus sudah terjadi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan hal tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.
Menurut Ismail, sinergi antarlembaga diperlukan untuk menekan sekecil mungkin potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan.
“Harapannya pencegahan ini lebih utama, lebih dominan. Bukan kemudian sifatnya reaksioner, karena ada kasus kemudian kita sibuk,” kata Ismail, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai pendidikan mengenai bahaya narkoba perlu menjadi perhatian bersama dan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi yang bersifat insidental.
Salah satu rekomendasi yang muncul dalam pembahasan tersebut adalah memasukkan pendidikan antinarkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah.
Materi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.
Ismail mengatakan, pembahasan mengenai bentuk dan tempat penerapannya masih akan dilanjutkan bersama Dinas Pendidikan.
“Supaya pencegahan ini tidak sekadar reaksi dari kasus, tetapi betul-betul pencegahan. Jadi terintegrasi kemudian semua agar ini menjadi concern, menjadi perhatian bersama di Kota Samarinda,” ujarnya.
Selain integrasi pendidikan antinarkoba, isu tes urine bagi pelajar juga turut menjadi perhatian.
Menurut dia, tes urine dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu orang tua mengetahui kondisi anak sejak awal apabila terdapat indikasi penyalahgunaan narkoba.
“Kalau seandainya orang tuanya tahu anaknya pengguna, salah satu sarananya dengan tes urine, dia bisa melakukan pencegahan dini sejak awal,” jelasnya.
Namun, pelaksanaan pemeriksaan urine secara menyeluruh terhadap siswa di Samarinda bukan perkara sederhana. Persoalan anggaran menjadi salah satu faktor yang perlu dikaji terlebih dahulu.
Dengan jumlah siswa yang cukup besar, pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan pembiayaan apabila pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pelajar.
Karena itu, DPRD Samarinda akan melihat kemungkinan penganggaran program tersebut bersama Dinas Pendidikan.
Jika anggaran belum memungkinkan, Ismail mendorong adanya alternatif pembiayaan maupun metode pemeriksaan yang tetap efektif.
Menurutnya, langkah pencegahan harus disusun secara realistis agar dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Ismail yang memiliki latar belakang sebagai mantan guru juga menekankan pentingnya pendekatan preventif sejak lingkungan sekolah.
Ia menilai sekolah merupakan salah satu ruang strategis untuk membangun kesadaran pelajar mengenai bahaya narkoba.
“Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, BNN, serta lembaga terkait dengan intensif dapat mencegah terjadinya kasus baru penggunaan narkoba dikalangan pelajar,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
