Foto: Ilustrasi dokumen yang diperlukan wajib pajak kendaraan. (Istimewa)
SAMARINDA — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dinilai perlu dibarengi dengan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak.
Di sisi lain, program parkir berlangganan juga dinilai memiliki peluang untuk dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menilai pajak dan retribusi memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Karena itu, kepatuhan para pelaku usaha menjadi salah satu hal yang perlu terus didorong.
Menurut Ronald, kewajiban membayar pajak bukan semata-mata persoalan pengawasan dari pemerintah.
Kesadaran dari pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Yang pastinya dengan adanya retribusi dan atau pajak itu akan mampu menciptakan ruang pendapatan buat daerah. Bagi semua pelaku pajak itu wajib melaksanakan kewajibannya,” kata Ronald, Sabtu (15/8/2026).
Ia secara khusus menyoroti persoalan transparansi dalam pengelolaan pajak usaha, terutama pada sektor makanan dan minuman.
Menurutnya, keterbukaan mengenai omzet atau transaksi usaha diperlukan agar besaran pajak yang harus disetorkan dapat diketahui secara jelas.
Ronald menyebut masih menemukan kondisi di lapangan yang membuat pemerintah daerah kesulitan memastikan jumlah pajak yang semestinya dibayarkan oleh suatu usaha.
“Tidak jarang juga saya menemukan semacam kurangnya transparansi pengelolaan pajak, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kepastian berapa yang seharusnya terbayarkan pajak dari usaha tersebut,” ujarnya.
Selain memperkuat kepatuhan pajak, Ronald turut mendorong optimalisasi program parkir berlangganan.
Ia menilai program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan sekaligus menata sistem parkir di Kota Samarinda.
Dukungan itu juga ia tunjukkan dengan ikut menyosialisasikan parkir berlangganan kepada masyarakat melalui media sosial.
Menurutnya, program tersebut layak diperluas kepada masyarakat yang memiliki kendaraan.
“Saya mendukung kalau parkir berlangganan itu sangat bisa dioptimalkan untuk warga Kota Samarinda yang mempunyai kendaraan,” katanya.
Ronald juga berharap penerapan program parkir berlangganan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum.
Pemerintah dan lembaga legislatif, menurutnya, dapat menjadi contoh terlebih dahulu agar kebijakan tersebut lebih mudah diterima dan diikuti masyarakat.
Ia menilai anggota DPRD, pejabat, hingga aparatur sipil negara (ASN) dapat ikut menerapkan program tersebut.
Dengan begitu, penerapan parkir berlangganan tidak hanya menjadi kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat, tetapi juga dicontohkan oleh lingkungan pemerintahan.
“Bukan hanya di kita, baiknya menjadi percontohan. Baik dari pejabat ataupun dari ASN sendiri sebagai perwakilan di pemerintahan, jadi mencontohkan buat keluarganya,” tutup Ronald
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
