Foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa perjuangan pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak bisa hanya mengandalkan narasi politik.
Menurutnya, pemerintah pusat membutuhkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan didukung data yang kuat sebelum mengabulkan usulan penambahan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (3/8/2026).
Dalam forum itu, Andi Harun mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim bersama 10 pemerintah kabupaten/kota menyusun langkah bersama yang dilandasi kajian akademik yang komprehensif.
Menurutnya, dokumen teknokratik menjadi kunci untuk menjelaskan kepada pemerintah pusat mengapa Kaltim membutuhkan tambahan alokasi anggaran.
“Kalau hanya mengandalkan narasi politik, saya tidak ikut. Pemerintah pusat pasti akan menguji setiap argumentasi yang disampaikan. Yang dibutuhkan adalah data, fakta, dan dasar akademik,” tegasnya.
Ia menekankan, usulan penambahan TKD bukan semata-mata untuk memperbesar nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Yang lebih penting adalah memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Andi Harun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berpotensi sulit dicapai.
Karena itu, perjuangan meminta tambahan dana harus dibangun dengan argumentasi yang rasional, bukan dengan retorika yang bersifat konfrontatif.
Ia bahkan menolak penggunaan diksi “perlawanan” dalam memperjuangkan tambahan anggaran.
Baginya, hubungan pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan sehingga pendekatan yang tepat adalah dialog berbasis bukti, bukan membangun opini politik di ruang publik.
“Saya akan berada di barisan depan kalau perjuangan itu disusun secara sistematis dan didukung naskah akademik. Tetapi kalau hanya datang membawa narasi politik, saya memilih tidak ikut,” ujarnya.
Andi Harun juga menyoroti rencana Kementerian Dalam Negeri yang akan mengirim tim ke daerah-daerah yang mengaku mengalami keterbatasan anggaran.
Tim tersebut akan mengevaluasi apakah APBD benar-benar tidak mampu membiayai kebutuhan prioritas, seperti belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pelayanan publik, atau justru persoalannya terletak pada pengelolaan anggaran yang belum efisien.
Menurutnya, tidak sedikit daerah yang merasa kekurangan anggaran, padahal porsi belanja masih lebih banyak diarahkan untuk proyek dibandingkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak berasumsi pemerintah pusat hanya melihat besaran usulan anggaran.
Sebaliknya, pusat akan menilai terlebih dahulu apakah APBD daerah telah difokuskan pada belanja prioritas dan dikelola secara efektif.
“Kalau kita bisa menunjukkan bahwa APBD sudah diarahkan untuk belanja prioritas tetapi masih belum mencukupi, kemudian didukung dengan dokumen teknokratik yang kuat, saya yakin pemerintah pusat akan mendengarkan,” katanya.
Ia menilai, kualitas data dan dokumen akan menjadi penentu dalam proses diplomasi anggaran.
Semakin kuat bukti yang disajikan, semakin besar peluang pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap tambahan TKD yang diusulkan.
Meski demikian, Andi Harun memastikan tetap mendukung langkah bersama seluruh kepala daerah di Kaltim dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Namun, ia menegaskan perjuangan tersebut harus dilakukan secara rasional, terukur, dan berbasis kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau kita diajak berjuang, tentu saya ikut. Ini bagian dari kebersamaan. Tetapi perjuangan ke pemerintah pusat harus dipastikan didukung oleh naskah akademik dan argumentasi yang kuat,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
