SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai merealisasikan program Gratispol Seragam bagi siswa baru jenjang SMA, SMK, SLB, dan MA. Penyaluran tahap awal ditargetkan dimulai pada akhir Juli 2026 dengan tiga sekolah sebagai penerima pertama.
Plt Kepala Disdikbud Kalimantan Timur, Armin, mengatakan proses pengadaan seragam untuk siswa kelas X saat ini masih berjalan sesuai kontrak yang telah disiapkan pemerintah.
“Sampai sekarang paket seragam untuk anak-anak Kelas X masih on progress. Kami bekerja berdasarkan kontrak yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan akhir Juli ini sudah siap dibagikan untuk tiga sekolah terlebih dahulu,” kata Armin.
Tiga sekolah yang menjadi prioritas penyaluran yakni SMAN 10 Samarinda, SMAN 3 Tenggarong, dan SMAN 2 Sangatta Utara. Ketiganya dipilih karena lebih dahulu menyelesaikan proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), sehingga data penerima sudah lengkap.
“Kenapa tiga sekolah ini lebih dulu? Karena mereka sudah siap dari awal datanya, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Sekolah lainnya akan menyusul secara bertahap,” ujarnya.
Armin memperkirakan jumlah penerima pada tahap pertama mencapai sekitar 800 siswa, dengan SMAN 10 Samarinda menjadi penerima terbanyak sekitar 350 siswa.
Program Gratispol Seragam merupakan bantuan perlengkapan sekolah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi siswa baru kelas X SMA, SMK, SLB, dan MA dengan target lebih dari 65 ribu penerima di seluruh Kalimantan Timur.
Dalam program ini, setiap siswa akan menerima satu set seragam sekolah sesuai jenjang pendidikan, lengkap dengan tas, topi, dan sepatu sebagai perlengkapan pendukung.
Armin optimistis seluruh distribusi seragam Gratispol di seluruh sekolah di Kalimantan Timur dapat diselesaikan secara bertahap dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
“Insya Allah satu sampai dua bulan semua sekolah sudah selesai menerima seragam gratis,” tuturnya.
Ia juga meluruskan anggapan yang menyebut program seragam gratis mengalami keterlambatan. Menurutnya, proses produksi memang harus menunggu data siswa dari masing-masing sekolah agar ukuran seragam sesuai dengan penerima.
“Ini bukan keterlambatan. Kami memang harus menunggu data dari sekolah karena seragam harus sesuai ukuran. Jangan sampai nanti ada yang kebesaran atau kekecilan,” jelas Armin.
Menurutnya, pengadaan seragam tidak bisa disamakan dengan pengadaan buku karena membutuhkan data ukuran yang akurat agar kualitas dan kenyamanan seragam yang diterima siswa tetap terjaga sesuai spesifikasi dalam kontrak pengadaan.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
