Foto: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Dalam menghadapi isu fiskal yang menghantu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah tengah menyiapkan langkah dengan melakukan efisiensi besar-besaran dalam menghadapi tekanan fiskal tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini muncul setelah pemerintah pusat memproyeksikan penurunan signifikan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp8,7 triliun pada 2025 menjadi hanya sekitar Rp2,4 triliun tahun depan.
Beberapa pos anggaran yang dinilai tidak mendesak bakal dievaluasi seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), termasuk rencana pembiayaan untuk program promosi digital yang melibatkan influencer.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa Pemprov akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh komponen belanja. Fokus utama diarahkan pada efisiensi dan kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat luas.
“Semua kegiatan akan kita evaluasi tanpa terkecuali. Kalau ada yang tidak mendesak, seperti kegiatan promosi yang bisa ditunda, ya kita skip dulu. Tahun depan kita harus lebih fokus pada yang benar-benar prioritas,” ujarnya di Sekolah Garuda Transformasi, Samarinda, Rabu (8/10/2025).
Menurut Seno, keputusan ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan bentuk penataan ulang prioritas pembangunan daerah. Ia memastikan bahwa program strategis pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan Gratispol (gratis pelayanan publik) dan Jospol (jasa publik untuk masyarakat luas), akan tetap berjalan.
“Yang penting visi misi kita tidak terganggu. Gratispol dan Jospol menyentuh langsung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Itu tidak boleh berhenti. Kita hanya akan menunda kegiatan yang sifatnya pelengkap,” tegasnya.
Rencana penghematan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap alokasi anggaran sebesar Rp1,7 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk program influencer di bawah Dinas Pariwisata Kaltim. Program itu dimaksudkan sebagai bagian dari promosi digital pariwisata dan pengembangan desa wisata.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari program promosi desa wisata yang telah berjalan sejak 2024.
“Konsepnya untuk memperluas promosi destinasi wisata Kaltim melalui media digital. Karena sekarang era digital, influencer punya pengaruh besar dalam menarik wisatawan,” terangnya.
Ririn menambahkan, alokasi anggaran tersebut mencakup sejumlah komponen, mulai dari honor, perjalanan dinas, hingga kegiatan pelatihan bagi influencer.
“Kita juga mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku. Program seperti ini juga dilakukan oleh banyak provinsi lain,” ujarnya.
Meski begitu, kondisi fiskal daerah yang menantang membuat proyek tersebut berpotensi ditunda. Seno menegaskan, pemerintah tidak ingin kegiatan seremonial atau promosi mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
“APBD harus benar-benar diarahkan untuk hal yang berdampak langsung. Kalau bisa ditunda, kita tunda. Kalau bisa dihemat, kita hemat,” ucapnya.
Pemprov Kaltim kini tengah mematangkan sejumlah opsi penghematan agar defisit anggaran tidak mengganggu layanan publik.
Mereka pberkomitmen menjaga stabilitas pembangunan, terutama pada bidang yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
