Foto: Anggota Banggar DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda memilih bersikap hati-hati dalam mengkaji rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Di tengah proyeksi APBD yang hanya naik sekitar Rp100 miliar, DPRD menegaskan penyusunan anggaran tidak boleh didasarkan pada asumsi yang terlalu optimistis.
Anggota Banggar DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan masih berada pada tahap kajian internal setelah dokumen KUA-PPAS diserahkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Seluruh komponen pendapatan maupun rencana belanja akan ditelaah sebelum dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami sudah menerima dokumen KUA-PPAS dari Pemkot. Saat ini masih dalam tahap analisis internal untuk melihat berbagai asumsi yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut,” ujar Abdul Rohim, Rabu, (22/7/2026).
Dalam rancangan awal, APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp3,3 triliun.
Nilai tersebut hanya meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp3,18 triliun.
Menurut Abdul Rohim, tambahan anggaran yang tidak terlalu signifikan menunjukkan ruang fiskal daerah masih cukup terbatas.
Karena itu, setiap target pendapatan harus disusun berdasarkan potensi riil agar tidak menimbulkan persoalan pada pelaksanaan anggaran di kemudian hari.
“Jika dibandingkan dengan tahun 2026, memang ada kenaikan tetapi tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar Rp100 miliar saja,” katanya.
Ia menegaskan Banggar akan memastikan setiap rupiah dalam APBD memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Efisiensi anggaran menjadi salah satu prinsip yang dikedepankan, sehingga belanja daerah dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan publik.
Selain menjaga pelayanan dasar tetap berjalan optimal, DPRD juga ingin memastikan pembangunan infrastruktur strategis yang sedang berlangsung dapat terus berlanjut tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat.
Setelah pembahasan internal selesai, Banggar akan menggelar rapat kerja bersama TAPD untuk menyamakan asumsi makro, menyempurnakan struktur anggaran, hingga menyepakati dokumen KUA-PPAS sebagai landasan penyusunan APBD 2027.
“Target kami bukan sekadar menyusun angka, tetapi memastikan APBD 2027 benar-benar memberi dampak konkret bagi pembangunan kota. Setelah seluruh pembahasan detail selesai, baru akan dilakukan kesepakatan bersama TAPD,” tutup Abdul Rohim.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
