Pembaca Setia Radar Samarinda!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Samarinda? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
https://koran.radarsamarinda.com
https://digital.radarsamarinda.com/rs21juli2026/mobile/
SAMRINDA – Fenomena antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.
Meningkatnya antrean kendaraan diduga berkaitan dengan bertambahnya masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah harga bahan bakar nonsubsidi mengalami kenaikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai perubahan pola konsumsi masyarakat tersebut membuat permintaan terhadap Pertalite meningkat signifikan.
Namun, di sisi lain, pasokan BBM bersubsidi itu tidak ikut bertambah karena kuotanya telah ditetapkan secara nasional.
Menurut Novan, selisih harga antara Pertamax dan Pertalite menjadi alasan utama masyarakat memilih menggunakan BBM bersubsidi.
Kondisi itu kemudian berdampak pada semakin panjangnya antrean di berbagai SPBU di Samarinda.
“Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Sementara kuotanya tidak berubah karena sudah ditetapkan secara nasional hingga ke daerah,” ujar Novan.
Ia menjelaskan, penentuan kuota Pertalite bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan telah diatur pemerintah pusat melalui Pertamina.
Karena itu, meski jumlah pengguna meningkat, distribusi BBM bersubsidi tidak dapat langsung disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah hanya dapat berperan menjaga ketertiban di lapangan agar antrean kendaraan tidak menimbulkan persoalan lain, seperti kemacetan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Novan mengingatkan, antrean yang terus terjadi tidak hanya menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bakar, tetapi juga berpotensi menghambat pergerakan ekonomi.
Waktu yang terbuang akibat antrean panjang dinilai dapat memengaruhi produktivitas warga dan aktivitas distribusi barang maupun jasa.
“Efek antrean ini cukup luas, mulai dari gangguan lalu lintas sampai aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu perlu ada langkah cepat dari Pertamina untuk menyikapi kondisi ini,” tegasnya.
Atas dasar itu, DPRD Kota Samarinda meminta Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk mengevaluasi kondisi distribusi BBM di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar solusi yang diambil mampu mengurangi antrean sekaligus memastikan kebutuhan bahan bakar masyarakat tetap terpenuhi.
“Kami berharap Pertamina bersama pemerintah daerah segera duduk bersama untuk membahas langkah yang tepat agar persoalan antrean BBM di Samarinda dapat segera diatasi,” pungkas Novan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
