Suasana Seminar dan Rapat Kerja Forum DAS Kaltim yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan sebagai rangkaian penyusunan program kerja periode 2025–2030. (Agus/Media Kaltim)
SAMARINDA – Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Kalimantan Timur mulai menyusun arah besar pengelolaan daerah aliran sungai hingga tahun 2030. Langkah tersebut dirumuskan melalui Seminar dan Rapat Kerja (Raker) yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan ini menjadi forum perdana bagi kepengurusan periode 2025–2030 untuk menyusun program kerja lima tahun ke depan. Sehari setelah rapat kerja, Kamis (2/7/2026), jajaran pengurus baru dijadwalkan dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Raker diikuti unsur pemerintah daerah, Balai Pengelolaan DAS Mahakam Berau, akademisi, praktisi kehutanan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari sinkronisasi pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi daerah tangkapan air, penguatan kelembagaan Forum DAS, hingga kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Harian Forum DAS Kaltim, Dr. Saut Marisi H., mengatakan rapat kerja ini menjadi fondasi penyusunan arah kebijakan pengelolaan DAS di Kalimantan Timur selama lima tahun mendatang.
“Forum DAS harus menjadi ruang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan daerah aliran sungai tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas hingga masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Menurut Saut, tantangan pengelolaan DAS semakin kompleks seiring meningkatnya pembangunan, perubahan tata guna lahan, hingga hadirnya IKN yang membutuhkan tata kelola sumber daya air secara berkelanjutan.
“Melalui rapat kerja ini kami menyusun program yang realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan bersama. Harapannya Forum DAS benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Saut Marisi bersama Sekretaris Forum DAS Kaltim, Dr. H. Agus Setiawan, S.Hut., M.P. Seluruh bidang memaparkan rencana kerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program hingga 2030.
Forum DAS Kaltim menetapkan visi mewujudkan kelembagaan yang kuat, kolaboratif, transparan, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan daerah aliran sungai yang lestari.
Program kerja disusun secara bertahap. Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kelembagaan melalui evaluasi AD/ART, penyusunan SOP, pendataan anggota, pemetaan pemangku kepentingan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan DAS.
Pada 2027, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor, pembangunan jejaring multipihak, pengembangan basis data DAS, serta penguatan administrasi digital. Tahun 2028 menjadi fase transformasi informasi melalui pembangunan sistem informasi dan dashboard GIS DAS, digitalisasi arsip, publikasi informasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data.
Selanjutnya pada 2029 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi melalui pelatihan, monitoring, evaluasi, serta publikasi laporan tahunan. Sementara pada 2030, Forum DAS akan melakukan evaluasi lima tahunan, menyusun roadmap berikutnya, mengembangkan inovasi teknologi berkelanjutan, dan mempublikasikan capaian organisasi.
Salah satu pembahasan penting dalam rapat kerja berasal dari Bidang Mitigasi Bencana. Bidang ini menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain identifikasi dan inventarisasi para pihak dari hulu hingga hilir dalam penanggulangan bencana, identifikasi potensi konflik, pemetaan dan pendataan bencana berbasis DAS, penjaringan kerja sama antarinstansi, serta penyusunan sistem mitigasi bencana berbasis spasial hingga tingkat desa, kampung, dan kelurahan.
Forum DAS menilai persoalan banjir, longsor, sedimentasi, dan penurunan kualitas lingkungan tidak lagi dapat ditangani secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengelolaan DAS berjalan berkelanjutan.
Pelantikan pengurus Forum DAS Kaltim periode 2025–2030 dijadwalkan berlangsung Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 Wita di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur Rudy Mas’ud akan melantik jajaran pengurus yang dipimpin Ketua Umum Forum DAS Kaltim, Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S.Hut., M.E.
Kepengurusan baru tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, Balai Pengelolaan DAS Mahakam Berau, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, hingga pegiat lingkungan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai di Kalimantan Timur. (MK)
Editor: Agus S.
