Foto: Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Wacana revitalisasi menyeluruh Pasar Segiri diperkirakan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat rencana tersebut kemungkinan masih ditahan.
“Kalau kita bicara hari ini di tengah situasi efisiensi, mungkin kita mengatakan say no untuk tahun ini,” ujarnya.
Menurut Deni, hingga kini DPRD masih menunggu paparan resmi dari pemerintah kota terkait konsep revitalisasi yang dimaksud.
Ia menilai pembahasan revitalisasi tidak hanya sebatas membangun ulang fisik pasar, tetapi juga menyangkut fungsi dan arah penataan kawasan perdagangan di Samarinda.
“Kita ingin tahu konsepnya seperti apa dulu. Apakah sama seperti Pasar Pagi atau berbeda,” katanya.
Ia menegaskan revitalisasi harus benar-benar mampu memperbaiki sistem dan fungsi pasar, bukan sekadar mempercantik bangunan semata.
“Bukan hanya merombak bangunannya saja, tapi betul-betul menata dan merevitalisasi ke arah lebih baik,” jelasnya.
Deni mengungkapkan, Komisi III memiliki gagasan agar setiap pasar di Samarinda nantinya memiliki fungsi yang lebih spesifik.
Misalnya, Pasar Pagi difokuskan untuk sektor konveksi dan emas, sedangkan Pasar Segiri menjadi pusat pasar basah.
“Kalau orang mencari kebutuhan pasar basah seperti daging dan ayam, itu ke Pasar Segiri. Tapi kalau mencari konveksi, datang ke Pasar Pagi,” ujarnya.
Menurutnya, konsep tersebut akan membuat penataan kawasan perdagangan menjadi lebih rapi dan terarah.
Meski demikian, DPRD menilai pembahasan revitalisasi total Pasar Segiri masih belum matang.
Hingga saat ini, DPRD belum menerima detail perencanaan maupun kebutuhan anggaran secara lengkap dari pemerintah kota.
“Kami masih menunggu saja. Kalau memang nanti ada usulan, pasti kami minta detail perencanaannya,” kata Deni.
Ia memperkirakan pembahasan lebih lanjut kemungkinan baru dilakukan pada tahun depan bersamaan dengan pembahasan anggaran 2027, apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Deni menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan rencana revitalisasi kepada publik. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui konsep pembangunan, besaran anggaran, hingga target penyelesaian proyek.
“Publik harus tau seperti apa perencanaanya, biayanya, dan kapan selesainya,” pungkas Deni.(adv/dprdsamarinda)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
