Foto: Budisatrio Djiwandono, Anggota DPR RI Dapil Kaltim bersama para APMKT di Hotel Haris. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) menyerahkan surat berisi sejumlah tuntutan kepada Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Budisatrio Djiwandono, Jumat (8/5/2026).
Surat tersebut diberikan langsung oleh Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah, usai agenda pertemuan Budisatrio bersama tokoh masyarakat dan kader Gerindra di Harris Hotel Samarinda.
Aliansi berharap Budisatrio yang juga anggota Komisi I DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dapat menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Harapan kami surat ini bisa sampai ke Presiden Prabowo agar pemerintah pusat mengetahui kondisi dan polemik yang terjadi di Kalimantan Timur,” ujar Erly.
Pihaknya meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Mereka menilai Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) semestinya menjadi contoh pemerintahan yang transparan dan profesional.
“Sebagai provinsi strategis penyangga IKN, Kalimantan Timur seharusnya menjadi contoh praktik pemerintahan modern yang transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan serta berpihak kepada rakyat,” tulis aliansi dalam surat tersebut.
Aliansi turut menyoroti dugaan konsentrasi kekuasaan di lingkar keluarga elite daerah. Hubungan keluarga antara Gubernur Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud disebut memunculkan persepsi dinasti politik.
Selain itu, posisi Ketua KADIN Kaltim yang dijabat kerabat gubernur juga dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Publik tentu berharap tidak ada irisan kepentingan antara kekuasaan politik dan organisasi ekonomi daerah,” lanjut isi surat tersebut.
Tak hanya soal tata kelola pemerintahan, aliansi juga mengkritik sejumlah kebijakan anggaran Pemprov Kaltim.
Pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar menjadi salah satu poin yang dipersoalkan.
Mereka menilai kebijakan tersebut kurang tepat di tengah masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di berbagai wilayah Kaltim.
“Masyarakat masih menghadapi jalan rusak parah, tapi muncul pengadaan mobil dinas miliaran rupiah. Ini memunculkan pertanyaan publik soal keberpihakan anggaran,” tulis mereka.
Aliansi juga mempertanyakan pengangkatan 43 tenaga ahli gubernur dengan anggaran sekitar Rp8,3 miliar per tahun.
Menurut mereka, penggunaan anggaran tersebut perlu dievaluasi karena pemerintah daerah sudah memiliki staf ahli dari unsur ASN.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa diprioritaskan untuk pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, maupun perbaikan infrastruktur dasar,” ujar Erly.
Dalam surat itu, aliansi turut menyinggung polemik Bank Kaltimtara, termasuk isu pergantian direksi meski masa jabatan direksi sebelumnya disebut masih berlaku hingga 2028.
Mereka juga menyoroti persoalan SMAN 10 Samarinda yang dinilai berdampak terhadap Program Strategis Nasional Garuda Transformasi.
“Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan politik jangka pendek,” tulis aliansi.
Selain meminta evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, aliansi juga mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara turun melakukan pemeriksaan di Kaltim.
“Menghentikan praktik KKN di Kalimantan Timur sekarang,” bunyi salah satu poin tuntutan dalam surat tersebut.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
