Foto: Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani. (Hadj Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kebakaran yang melanda kawasan grosir sayur Pasar Segiri tidak hanya memicu percepatan pembangunan ulang, tetapi juga membuka persoalan lama yang selama ini luput dari pembenahan serius.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani, menilai peristiwa tersebut menjadi momentum penting untuk menata ulang sistem perdagangan sekaligus kedisiplinan pedagang di pusat distribusi pangan terbesar di kota itu.
Menurut Nurrahmani, fokus pemerintah tidak semata membangun kembali fisik pasar, tetapi memastikan pola pengelolaan yang lebih aman dan tertib agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami tidak ingin hanya membangun ulang lalu kembali ke pola lama. Kebakaran ini harus menjadi titik evaluasi bersama,” ujarnya.
Pendataan terhadap pedagang terdampak langsung dilakukan sesaat setelah kebakaran. Hasilnya, tercatat 25 ruko dan 142 kios di area tengah pasar mengalami dampak, dengan total sekitar 56 kelompok pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan grosir tersebut.
Pendataan itu, kata perempuan yang akrab disapa Yama ini, bukan sekadar menghitung kerugian, tetapi menjadi dasar untuk menata ulang pola penempatan pedagang yang selama ini dinilai kurang terorganisasi.
Ia menjelaskan, konsep pembangunan ulang akan menggunakan sistem pengelompokan pedagang berdasarkan jenis usaha.
Satu kelompok akan ditempatkan dalam satu ruang bersama yang fleksibel sebelum dilakukan penyekatan lanjutan sesuai kebutuhan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pengawasan yang lebih mudah sekaligus mengurangi kepadatan yang berisiko terhadap keselamatan.
“Penataan berbasis kelompok ini penting supaya pengelolaan lebih rapi dan kontrol keamanan bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Namun, pembenahan yang disiapkan tidak berhenti pada aspek tata ruang. Nurrahmani secara terbuka menyoroti kebiasaan sebagian pedagang yang menjadikan kios sebagai tempat tinggal, termasuk melakukan aktivitas memasak di dalam area pasar.
Menurutnya, praktik tersebut meningkatkan potensi kebakaran dan selama ini menjadi persoalan laten yang sulit dikendalikan tanpa komitmen bersama.
“Kami akan kumpulkan pedagang untuk membuat kesepakatan bahwa kios hanya untuk berjualan, bukan untuk ditinggali. Ini soal keselamatan bersama,” tegasnya.
Ia menilai perubahan perilaku menjadi kunci utama keberhasilan revitalisasi pasar, karena pembangunan fisik tanpa perubahan pola penggunaan ruang hanya akan mengulang risiko yang sama di masa depan.
Di sisi lain, wacana relokasi sementara ternyata bukan menjadi pilihan utama pedagang. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan Dinas Perdagangan, mayoritas pedagang justru meminta percepatan pembangunan agar dapat kembali berjualan di lokasi semula.
Hal ini, menurut Nurrahmani, menunjukkan karakter pasar grosir yang berbeda dengan pasar eceran. Aktivitas distribusi skala besar membutuhkan lokasi strategis yang telah terhubung dengan jaringan pemasok dan pembeli tetap.
“Relokasi tetap kami siapkan sebagai opsi, tetapi pedagang lebih memilih menunggu pembangunan selesai karena sistem distribusi mereka sudah terbentuk di sini,” katanya.
Konsep pembangunan sendiri disiapkan oleh Dinas Perdagangan, sementara pelaksanaan teknis akan ditangani Dinas PUPR agar proses pengerjaan berjalan lebih cepat dan efisien.
Nurrahmani menegaskan, kebakaran Pasar Segiri seharusnya tidak hanya dilihat sebagai bencana, melainkan kesempatan memperbaiki wajah perdagangan tradisional agar lebih aman, fungsional, dan sesuai kebutuhan distribusi pangan modern.
“Ini momentum untuk memperbaiki sistem. Pasar harus tetap hidup, tetapi juga harus lebih tertib dan aman,” tandasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
