Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat menemui mahasiswa di Halaman Kantor Gubernur Kaltim.
SAMARINDA — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wita itu sempat memanas sebelum akhirnya berujung dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Sejak awal, massa membawa spanduk dan membacakan pernyataan sikap bertajuk Pakta Integritas. Mereka mengajukan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Koordinator lapangan GERAM, Angga, menyebut banyak mahasiswa yang telah mendaftar namun tak tercatat sebagai penerima manfaat.
Di Universitas Mulawarman, misalnya, sejumlah mahasiswa mengaku tidak mendapatkan fasilitas yang sebelumnya digembar-gemborkan sebagai program pendidikan gratis.
“Tuntutan ada tujuh yang kami bawa. Kami menyoroti bagaimana Gratispol ini belum merata di Kaltim. Pemprov sendiri bicara besar sekali di media soal Gratispol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim,” ujar Angga.
Situasi sempat tegang ketika massa mencoba merangsek mendekati pintu utama kantor gubernur. Adu mulut dan dorong-dorongan dengan aparat tak terhindarkan.
Namun ketegangan itu mereda setelah negosiasi dilakukan dan perwakilan mahasiswa diizinkan berdialog.
Tak hanya soal pendidikan, mahasiswa turut menyoroti persoalan kerusakan ekologis di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, dugaan praktik politik dinasti, perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, hingga jaminan kebebasan berekspresi.
Mereka menilai sejumlah janji pembangunan, termasuk layanan kesehatan gratis, belum sepenuhnya terealisasi di lapangan.
Di tengah tekanan massa, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memilih turun langsung menemui demonstran.
Dengan pengawalan ketat, ia duduk bersama mahasiswa di pelataran kantor gubernur. Langkah itu menjadi titik balik suasana yang sebelumnya memanas.
Dalam dialog tersebut, Rudy menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi dan pemerintah tidak anti terhadap suara mahasiswa.
Ia menyebut seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi masukan dalam pembenahan program daerah.
“Pemerintah tidak anti kritik. Tapi kritik yang disampaikan hendaknya bersifat konstruktif ” tegas Rudy
Setelah melalui adu mulut yang cukup panjang, Orang Nomor Satu di Benua Etam ini menandatangani ketujuh tuntutan mahasiswa.
“Aspirasi ini kami terima, pastinya menjadi evaluasi dari bagian proses kerja Pemprov Kaltim,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
