SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-1 dengan tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis” di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Jumat (23/1/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Suwardi dan Irwansyah sebagai narasumber, yang membahas pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan guna mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Jahidin menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dimaknai secara sempit hanya pada momentum pemilihan umum. Menurutnya, demokrasi yang substansial justru tercermin dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik.
“Partisipasi masyarakat adalah roh dari demokrasi. Tanpa keterlibatan publik, tata pemerintahan yang berjalan akan kehilangan arah dan berpotensi menjauh dari kepentingan rakyat,” ujar Jahidin.
Ia menjelaskan, masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan kepada pemerintah. Keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan warga dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, agar setiap keputusan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber Suwardi menyampaikan bahwa partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari musyawarah di tingkat RT dan kelurahan, hingga forum-forum resmi yang disediakan pemerintah daerah.
“Masyarakat perlu memahami bahwa suara mereka memiliki kekuatan. Ketika warga aktif terlibat, maka kualitas kebijakan publik akan semakin baik,” kata Suwardi.
Hal senada disampaikan Irwansyah yang menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang baik tentang demokrasi akan mendorong warga untuk lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
“Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Kegiatan seperti ini menjadi sarana penting untuk membangun kesadaran tersebut,” pungkas Irwansyah.
Editor: Andi Desky
