SAMARINDA – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, genap 100 hari memimpin provinsi dengan jargon “Gratispol,” yang menjanjikan layanan gratis pendidikan, kesehatan, internet desa, dan digitalisasi publik.
Dalam setiap sudut ruang publik, dari warung kopi hingga ruang rapat akademik, satu pertanyaan menggema sejauh mana janji prioritas pasangan Rudy-Seno telah benar-benar menyentuh realitas rakyat?
Sejak masa kampanye, janji-janji Rudy-Seno bak magnet yang menarik banyak simpati.
Siapa yang tak tergoda oleh iming-iming pendidikan gratis, seragam sekolah gratis bagi SMA sederajat, kesehatan gratis, internet gratis seluruh desa, hingga program umrah bagi marbot dan pengurus masjid?
Namun, seperti yang disampaikan Saiful, Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, janji bukan sekadar kata indah di spanduk.
“Janji adalah hutang. Dan hutang harus dibayar dengan realisasi konkret, bukan ilusi,” tegas Saiful dalam sebuah wawancara lewat telepon seluler beberapa waktu lalu, menyiratkan bahwa masyarakat tak lagi bisa hidup dari mimpi belaka.
Ia menilai, sebagian besar program Rudy-Seno hanyalah kelanjutan kebijakan lama dengan sentuhan “gratis” yang menarik perhatian.
Langkah Awal: Sebagian Janji Mulai Terlihat
Meski kritik mencuat, sejumlah langkah konkret mulai tampak. Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah menggulirkan program pendidikan gratis bagi siswa baru jenjang SMA dan mahasiswa baru di perguruan tinggi mitra.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan menyebut program ini akan dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru 2025/2026.
Seragam, tas, sepatu, bahkan kegiatan ekstrakurikuler kini masuk dalam cakupan bantuan. “Harapannya, tahun ini tidak ada lagi pungutan kepada orang tua siswa,” ujarnya optimis.
Tak hanya siswa SMA, mahasiswa baru di 52 perguruan tinggi mitra juga menjadi sasaran program kuliah gratis S1.
Syaratnya ketat, mereka harus telah berdomisili di Kaltim selama minimal tiga tahun dan diterima di kampus berakreditasi A atau B.
Langkah ini dinilai strategis untuk menjaring talenta lokal dan meningkatkan akses pendidikan tinggi.
Namun, realisasi bantuan untuk mahasiswa lama masih menjadi teka-teki, dan rencananya baru akan dijajaki di tahun-tahun berikutnya.
Alasan klasik soal anggaran menjadi penghalang terakomodirnya pendidikan gratis bagi siswa dan mahasiswa lama.
“Tahun ini anggaran pendidikan terbatas Rp700 miliar dan akan dibagi untuk program siswa baru mahasiswa baru dan pengembangan SDM Guru,” ungkapnya.
Kesehatan Gratis: Menjangkau yang Terpinggirkan
Di sektor kesehatan, program unggulan Rudy-Seno yang dikenal dengan nama Gratispol telah memasuki tahap krusial.
Salah satu terobosan terbesar adalah integrasi layanan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah Provinsi Kaltim telah menjajaki Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPJS Kesehatan.
Melalui program ini, seluruh warga Kaltim kini bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis bagi yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan seperti pelaku UMKM dan pekerja informal.
Skemanya pun cukup sederhana, hanya dengan menunjukkan KTP domisili Kaltim, tanpa proses administrasi yang rumit atau kewajiban membayar premi mandiri.
“Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menargetkan peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kaltim,” terang Gubernur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum.
“Seluruh warga ber-KTP Kaltim akan otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS,” tambah Rudy.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut kebijakan ini sebagai tonggak penting menuju pelayanan kesehatan yang universal, merata, dan inklusif.
“Dengan adanya MoU ini, ke depan masyarakat cukup menunjukkan KTP Kalimantan Timur untuk mendapatkan layanan kesehatan. Program ini terintegrasi melalui skema BPJS,” jelasnya.
Lebih jauh, Jaya menambahkan bahwa kebijakan ini menyasar kelompok rentan yang selama ini kesulitan membayar iuran BPJS.
“Untuk yang bekerja di perusahaan itu tetap diakomodir perusahaanya, karena itu kewajiban perusahaan, seperti ASN itu sudah ditanggung oleh negara,” tegasnya.
Untuk menjamin kelancaran implementasi, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dan tengah mempersiapkan regulasi teknis serta sosialisasi masif hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik pun mulai dipersiapkan dari sisi SDM hingga infrastruktur.
“Ini adalah langkah besar menuju pelayanan kesehatan universal di Kaltim,” ujar Jaya penuh optimisme.
Skemanya pun mengadopsi layanan kelas III seperti dalam BPJS, sehingga tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan cakupan layanan secara berkelanjutan.
Internet Desa: Janji Tersambung ke Pelosok
Satu gebrakan lain adalah penyediaan akses internet gratis di 841 desa. Program ini mulai bergerak sejak Mei, menyusul pengadaan perangkat melalui e-Katalog.
“Kami menargetkan 600 desa tersambung internet pada Juni dan Juli,” kata Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal.
Akses ini diprioritaskan untuk kantor desa, namun juga bisa dipasang di sekolah, Puskesmas, bahkan taman desa.
“Tergantung permintaan pemerintahan desa, jika di kantor desa sudah ada, boleh ditempat fasilitas desa yang lain,” katanya.
Solusi teknologinya pun beragam dari fiber optik hingga jaringan satelit Starlink bagi desa terpencil tanpa listrik, lengkap dengan panel surya.
Tak berhenti di situ, Diskominfo juga tengah menyiapkan aplikasi SAKTI sebuah super app layanan publik yang akan meluncur Juni mendatang.
Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan seluruh perangkat daerah, bahkan masyarakat bisa mengakses pembayaran pajak, mengetahui informasi moda transportasi, cuaca hingga pengaduan masyarakat terhadap layanan Gratispol.
Aplikasi SAKTI akan dikembangkan bertahap, untuk tahap awal ini meski masih belum matang, aplikasi ini tetap akan diluncurkan.
“Lebih baik aplikasi ini diluncurkan dulu, sambil terus dikembangkan setiap bulan,” jelas Faisal, menirukan pesan Gubernur Rudy.
Sorotan dan Harapan: Politik adalah Maraton, Bukan Sprint
Di balik semangat akselerasi, kritik tetap hadir dari berbagai sisi. DPRD Kaltim melalui anggotanya, Muhammad Husni Fahruddin (Ayub), menilai perlunya efisiensi dalam pembangunan fisik yang kurang prioritas, seperti pagar dan toilet sekolah, yang kadang mengaburkan esensi dari tujuan pendidikan itu sendiri.
“Kita ingin program sekolah gratis benar-benar menyentuh kebutuhan siswa, bukan sekadar proyek bangunan,” katanya tegas.
Ayub juga mengingatkan pentingnya sinergi antara gubernur dan OPD untuk menghindari tumpang tindih visi.
“Masa transisi ini yang saya liat, Pemprov masih mensinergikan kinerja dengan berbagai OPD yang ada, itu nampak dari rapat-rapat yang digelar,” tambahnya.
Transisi pemerintahan yang masih berjalan dinilainya sebagai ujian awal yang harus dijalani dengan perencanaan matang.
Seratus hari bukanlah waktu yang cukup untuk menilai keseluruhan kinerja sebuah pemerintahan.
Tapi itu cukup untuk membaca arah. Bagi Rudy-Seno, ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan terus diuji, baik oleh data, anggaran, maupun kenyataan di lapangan.
Masyarakat Kalimantan Timur, yang selama ini telah akrab dengan janji, kini menunggu pembuktian.
Mereka ingin lebih dari sekadar selebrasi. Mereka menginginkan kehadiran nyata dari negara dalam hidup mereka di ruang kelas, di Puskesmas, dan di halaman rumah mereka yang akhirnya bisa tersambung ke dunia lewat internet.
Apakah janji-janji itu akan menjadi nyata? Atau sekadar menjadi angin lalu dalam lembar sejarah pemerintahan daerah?
Waktu akan menjawab. Tapi rakyat tak akan lupa.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
