Wakil Ketua DPRD Kaltim Dorong Bankeu 2027 Tetap Berjalan

Foto: Ananda Emira Moeis saat diwawancarai di Samarinda, (K. Irul Umam/mediakaltim).

MediaKaltim: Ananda Desak Bankeu 2027 Tetap Jalan, Aspirasi Warga Tak Boleh Terhenti

Koranusantara: DPRD Kaltim Minta Bantuan Keuangan Tetap Digulirkan Tahun 2027

RadarBontang: Bankeu Jadi Tumpuan, Ananda Tegaskan Aspirasi Warga Harus Terbiayai

RadarSamarinda:

RadarIbukota: Tekanan Fiskal Meningkat, DPRD Minta Program Prioritas Tak Dipangkas

RadarPaser: Ananda: Usulan Rakyat Bukan Sekadar Program, Tapi Kebutuhan Nyata

RadarKubarMahulu: DPRD Tekankan Bankeu Jadi Penopang Infrastruktur dan Layanan Dasar

MediaKaltimTara: Aspirasi Hasil Reses Harus Terakomodasi di APBD 2027

RadarKukar: Dana Transfer Dipangkas, DPRD Minta Daerah Lebih Kreatif Cari PAD

RadarKutim: Bankeu Dinilai Penting Jaga Program Prioritas Daerah

RadarBerau: Infrastruktur hingga Ekonomi Jadi Fokus Usulan DPRD Kaltim

RadarBalikpapan: Fraksi PDI-P Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Rakyat

SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim kepada kabupaten/kota, khususnya Samarinda, harus tetap berjalan pada tahun 2027.

Menurutnya, Bankeu merupakan instrumen penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan. Seluruh usulan yang dihimpun melalui reses dan rapat dengar pendapat telah dituangkan dalam kamus usulan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi.

Baca Juga:   6 OPD Belum Lelang Dikebut Selesai Februari

“Pastinya dong, kita tetap meminta pemerintah provinsi dalam hal ini juga Pak Gubernur supaya bantuan keuangan tetap bisa berjalan di 2027,” ujarnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Samarinda, Ananda menyebut kebutuhan masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi.

Ia menilai kebutuhan tersebut tidak bisa ditunda, terlebih di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ya pastinya semuanya kekurangan lah, karena dana transfernya kan dipangkas,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, Ananda mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program prioritas tetap berjalan.

Ia juga menekankan bahwa usulan yang dibawa DPRD bukan sekadar daftar program administratif, melainkan hasil serapan langsung dari masyarakat di tingkat bawah.

“Karena kan kita DPR itu turun ke dapil saat reses. Jadi yang dibawa itu aspirasi masyarakat, betul-betul kebutuhan dari akar rumput, bottom up,” tegasnya.

Lebih lanjut, pembahasan terkait Bankeu 2027 masih menunggu pemetaan lanjutan dari pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi dengan tahapan pelaksanaan RPJMD yang memasuki tahun ketiga.

Baca Juga:   Wah, Betulkah Ada Penyelewengan Administrasi Atlet Poprov?

Ananda memastikan, fraksinya akan terus mengawal agar kebutuhan masyarakat tetap mendapat ruang dalam kebijakan anggaran daerah.

“PDI tetap sikapnya untuk membela rakyat. Kita terus bersuara,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

BERITA POPULER