SAMARINDA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa mereka tidak mengambil sikap oposisi secara keseluruhan terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Partai Golkar, baik di tingkat Gubernur maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
PDIP memilih untuk mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap baik dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis, dalam wawancara eksklusif dengan Media Kaltim pada Senin (5/5/2025), di Samarinda.
“Di pemerintahan kita ini kan tidak ada oposisi atau koalisi,” ujarnya.
“Masalah pro (Pemerintah) atau tidak pro, tidak bisa dilihat dari situ. Yang pastinya kita dukung kebijakan program-program pemerintah yang baik. Yang kurang baik, kita kritik untuk bisa lebih baik lagi,” lanjut Ananda yang kini menduduki Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Begitupun, Ananda juga mendukung program Gratispol yang menjadi program utama Gubernur Kaltim. Lebih lagi, menurutnya program gratis pendidikan, kesehatan itu akan berjalan dengan baik.
“Kita merasa itu akan berjalan dengan baik (Program Gratispol), kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki,” ucapnya.
Sikap tanpa oposisi yang diambil oleh PDI Perjuangan Kaltim ini juga membantah pandangan bahwa partai tersebut akan kembali bersikap keras dan kritis seperti yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski demikian, belum ada keputusan resmi baik dari Megawati Soekarnoputri mengenai sikap politik PDI Perjuangan di periode 2024-2029.
Pewarta : K. Irul Umam
Editor : Nicha R
