SAMARINDA – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Mahakam memadati halaman Gedung DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar, Senin (1/9/2025). Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WITA dengan mengusung 11 tuntutan, mulai dari penolakan RUU KUHP hingga isu kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
Adapun 11 poin tuntutan Aliansi Mahakam, yakni:
1. Menolak RUU KUHP.
2. Menghapus tunjangan mewah DPR.
3. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, serta pendidikan di daerah 3T.
5. Menolak “pemutihan dosa” pemerintah.
6. Mencabut UU yang tidak berpihak pada rakyat.
7. Menghentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat.
8. Membuat kebijakan yang pro rakyat.
9. Menghentikan oligarki politik dan demokrasi semu.
10. Menegakkan supremasi hukum.
11. Menghentikan kejahatan ekologis dan pertambangan.
Dalam aksi ini, perwakilan mahasiswa berkesempatan berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua Ekti Imanuel, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Hasanuddin menegaskan pihaknya siap mengawal aspirasi mahasiswa.
“Tenang rekan-rekan semua. Kami siap memperjuangkan apa yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat. Ini bukan sekadar janji kosong,” ujarnya di hadapan ribuan massa.
Dukungan juga datang dari anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Husni Fahruddin. Menurutnya, seluruh anggota dewan sepakat mendukung tuntutan mahasiswa.
“Baik soal penghapusan tunjangan DPR, perampasan aset, maupun isu lain, kami komitmen untuk mengawal. Tapi harus dipahami, banyak isu yang diangkat ini bersifat nasional sehingga keputusan final ada di pemerintah pusat,” jelas Husni.
Meski begitu, ia menilai aspirasi mahasiswa sejalan dengan keresahan masyarakat, terutama terkait masalah ekonomi. Husni menegaskan, tunjangan DPR sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Presiden sudah membatalkan kenaikan tunjangan, itu langkah tepat. Tunjangan sebaiknya dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat kecil,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S
