Foto: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji saat ditemui di rumah jabatannya. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kasus pungutan biaya perpisahan atau wisuda kembali terjadi di beberapa sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kaltim lantaran tak sedikit orang tua yang mengeluhkan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam prosesi tersebut.
Berdasarkan aturan yang berlaku, baik dari Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2023, keduanya melarang sekolah dan komite sekolah menarik pungutan wajib kepada orang tua siswa serta menjadikan wisuda sebagai acara wajib dengan biaya yang dibebankan kepada siswa.
Terlebih, Gubernur Kaltim sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.3.1/7757/2024 yang juga mengingatkan sekolah untuk tidak menarik pungutan kegiatan wisuda ataupun sejenisnya.
Meski demikian, praktik pungatan masih sering terjadi di lapangan. Seperti kasus pungutan sumpah profesi yang baru ini terjadi di salah satu SMK di Samarinda yang viral di sosial media.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan bahwa, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap oknum sekolah yang gagal menjalankan aturan terkait pelarangan pungutan biaya wisuda.
“Kami tegaskan, tidak boleh ada pungutan untuk wisuda atau sebutan lainnya di sekolah negeri. Jika masih ditemukan, sekolah harus siap di evaluasi,” ujar Seno Aji selaku Wakil Gubernur Kaltim, Senin (24/3/2025).
Untuk sekolah yang telah melakukan pungutan, Pemprov Kaltim telah memberikan teguran dan peringatan. Nantinya, Peraturan Gubernur (Pergub) bakal di godong untuk memperkuat regulasi pelarangan pungutan biaya wisuda.
“Kita sudah beri peringatan kepada mereka (Sekolah yang melakukan pungutan), nanti dibuatkan Pergubnya. Saat ini sedang dalam proses agar aturan ini memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak ada lagi orang tua yang terbebani dengan biaya wisuda,” jelas Seno Aji.
Selain itu, Seno Aji berkeinginan agar perayaan kelulusan atau wisuda dan semacamnya tidak menjadi tradisi dalam dunia pendidikan. Menurutnya, ajang tersebut tidak memiliki manfaat besar dalam perjalanan siswa kedepannya.
Namun sebaliknya, jika sekolah tetap ingin bersikeras merayakan kelulusan, ia menyarankan agar prosesi itu dilakukan di kawasan sekolah dengan fasilitas yang tersedia.
“Tidak perlu berlebihan, jika ingin tetap merayakannya cukup disekolah. Ini momen penting, tapi bukan ajang pamer kemewahan” tukasnya.
“Saya pikir kelulusan cukup kelulusan, kita tidak perlu berpihak poya, perjalanan mereka masih panjang, jadi kita minta mereka menghapuskan kebiasaan itu” pungkas Seno Aji.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
