Foto: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat diwawancarai di Samarinda, Sabtu (11/10/2025). (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya menahan gelombang krisis fiskal yang mulai terasa sejak kabar pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat beredar. Dengan pemotongan mencapai lebih dari 70 persen, banyak daerah kini berada di ambang kesulitan keuangan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjadi salah satu kepala daerah yang paling vokal menolak kebijakan tersebut. Ia bersama 17 gubernur lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) langsung bertolak ke Jakarta awal pekan lalu untuk menemui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam forum resmi itu, Rudy menyampaikan keberatan keras atas kebijakan yang dianggap memberatkan daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.
“Kalau dipotong rata-rata 73 persen, kami di daerah tidak bisa bergerak. TPP ASN bisa tertunda, proyek pelayanan publik juga terancam berhenti,” ujar Rudy di hadapan peserta rapat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan bahwa proses komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat masih berjalan. Ia mengungkapkan adanya sinyal positif dari Kementerian Keuangan yang mulai meninjau ulang besaran pemotongan TKD untuk daerah penghasil migas dan minerba.
“Negosiasi masih berlangsung dan arahnya cukup baik. Kita berharap pemotongan tidak sebesar 75 persen. Kalau bisa cukup 25 sampai 30 persen saja, agar ruang fiskal kita tidak lumpuh total,” kata Seno saat ditemui di Samarinda, Sabtu Malam (11/10/2025).
Menurut Seno, Kaltim saat ini berada dalam posisi tawar yang kuat karena perannya sebagai salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor migas dan tambang. Ia optimistis pemerintah pusat akan memperhitungkan kontribusi itu sebelum memutuskan final besaran TKD.
“Pemerintah pusat tentu tidak ingin aktivitas daerah strategis seperti Kaltim macet total,” tambahnya.
Meski begitu, data yang dihimpun menunjukkan tekanan fiskal yang dihadapi Kaltim sangat nyata. TKD Kaltim tahun 2026 diperkirakan hanya tersisa Rp2,49 triliun, turun drastis dari Rp8,7 triliun pada tahun sebelumnya.
Penurunan ini berdampak langsung pada rancangan APBD 2026 yang diproyeksikan anjlok dari Rp20 triliun menjadi sekitar Rp13 triliun.
Bagi Kaltim, yang selama ini mengandalkan dua pilar utama pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat, pengurangan tajam seperti ini berarti kehilangan sebagian besar daya dorong ekonomi daerah.
Program prioritas mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan dasar, hingga kesejahteraan ASN terancam tersendat.
“Kita tidak ingin pembangunan berhenti hanya karena distribusi fiskal tidak proporsional,” ujar Seno.
Pemprov Kaltim berharap hasil akhir negosiasi dengan Kementerian Keuangan nanti dapat memberi ruang napas bagi daerah untuk tetap menjalankan program strategis tanpa menambah beban defisit yang besar.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
