SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, bahwa saat ini pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tengah melakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan untuk mendata ulang masyarakat miskin ekstrim.
“Sekarang kita proses verval, sebab dari verifikasi data DTKH itu sudah ada masyarakat miskin ekstrem dan ternyata ada yang tidak valid. Misalnya, penerima bantuan langsung tunai ternyata ada yang harus keluar karena dia tidak masuk kategori miskin,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media, Jumat (13/1/2023).
Diketahui bahwa dari data Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) tercatat ada 9.032 warga di Samarinda masuk dalam kategori miskin ekstrim.
Sebab itu, Andi Harun yakin jika tahun 2023 ini angka kemiskinan ekstrim di Samarinda dapat mengalami penurunan.
“Pemkot Samarinda diberikan waktu sampai perubahan 2023. Kita telah menurunkan instrumen pengurangan warga miskin ekstrem, sesuai amanat Presiden bahwa pada 2024 zero kemiskinan. Intervensi pemerintah kita lakukan, ” ungkapnya.
Dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrim itu, Andi Harun mengungkapkan bahwa pihaknya akan memerintahkan seluruh OPD terkait agar dapat bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kota Tepian.
“Miskin ekstrem ini ada beberapa kategori. Contoh soal pemukiman rumah mereka yang belum ada air bersih, saya sudah minta kepada PDAM dan datanya ada di mereka untuk masuk ke sana,” sebut Andi Harun.
“Juga soal warga yang tidak punya sanitasi dengan baik, itu tugas Dinas Perkim. Saya sudah bagi data tersebut sesuai tupoksi masing-masing agar mereka mengambil peran melalui instrumen tugas pokok masing-masing. Karena ini bukan hanya kerja Dinas Sosial saja,” sambungnya.
Atas hal tersebut, Andi Harun yakin jika kedepannya warga miskin ekstrim di Samarinda akan menurun.
“Jadi saya tegaskan, Pemkot dan kita semua yakin akan ada penurunan kemiskinan ekstrim di Samarinda. Kita tunggu saja hasilnya, karena semua sudah mulai bekerja,” pungkasnya. (vic)
