Foto: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji saat berdialog dengan Aliansi Mahasiswa Kaltim. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Seruan perlindungan terhadap masyarakat adat kembali menggema di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) oleh puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kaltim. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama keprihatinan terhadap nasib masyarakat adat yang dinilai belum mendapatkan keadilan secara menyeluruh.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyatakan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) tidak tinggal diam terhadap isu-isu masyarakat adat. Dirinya menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok adat sudah menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
“Tanpa perlu menunggu aksi, kami sebenarnya telah menjalankan berbagai upaya untuk memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dan diperjuangkan, bahkan hingga ke pemerintah pusat,” ungkap Seno, Rabu (4/6/2025).
Bahkan, Seno Aji mencontohkan keberhasilan masyarakat adat Mului di Kabupaten Paser yang menerima penghargaan Kalpataru berkat komitmen mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal.
Menurutnya, penghargaan tersebut sebagai bukti konkret perhatian pemerintah terhadap eksistensi masyarakat adat. Pihaknya menilai bahwa permasalahan masyarakat adat adalah persoalan kemanusiaan sehingga tidak pernah mereka abaikan.
Meski begitu, Seno mengakui bahwa masih banyak masyarakat adat di Kaltim yang belum mendapatkan perlakuan yang adil, baik dari lingkungan sekitar maupun dalam aspek legalitas wilayah. Salah satu konflik yang menjadi sorotan adalah sengketa lahan di wilayah Muara Kate.
“Dalam 100 hari pertama masa kerja, kami sudah mengirim surat resmi kepada Menteri ESDM yang dibawa langsung oleh Gubernur pada 15 April lalu. Saat ini, proses investigasi tengah berlangsung,” jelasnya.
Seno berharap penyelesaian konflik agraria dan pembunuhan seperti di Muara Kate dapat memberikan keadilan bagi masyarakat adat serta menindak pihak yang bersalah. Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap aksi mahasiswa yang dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu-isu penting di Kaltim.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus bersinergi dalam mewujudkan Kaltim yang adil, berdaya saing, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
