SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim yang membidangi kesejahteraan rakyat, meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan, olahraga, hingga kepariwisataan, menyoroti berbagai isu pendidikan, terutama terkait sistem zonasi yang dianggap menyulitkan masyarakat.
Pada akhir 2024, DPRD Kaltim telah menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2024–2029. M. Darlis Pattalongi, salah satu anggota Komisi IV, menekankan pentingnya pembenahan di sektor pendidikan seiring dengan penunjukan Menteri Pendidikan yang baru.
“Banyak hal yang perlu dibenahi, apalagi seiring dengan penunjukan Menteri Pendidikan kita yang baru,” ujar Darlis saat ditanya mengenai fokus kinerja Komisi IV di awal periode ini.
Ia optimistis bahwa Menteri Pendidikan yang baru akan membawa komitmen kuat terhadap dunia pendidikan, termasuk kemungkinan pengembalian sistem Ujian Nasional (UN) pada 2026 yang sempat dihapuskan di era sebelumnya.
“Kita di daerah harus menyambut positif langkah-langkah progresif yang akan diambil oleh Menteri Pendidikan,” tambahnya.
Meski pendidikan dasar dan menengah pertama bukan tanggung jawab pemerintah provinsi, Darlis menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
Salah satu isu penting yang diangkat Darlis adalah sistem zonasi, yang dianggap menyulitkan masyarakat, terutama di wilayah pinggiran kota. Persebaran penduduk yang tidak merata di Kaltim menjadi tantangan tersendiri, mengingat jumlah sekolah di daerah tersebut tidak memadai.
“Kita harus realistis, dengan sistem zonasi yang sekarang ini, sedikit banyak menyulitkan,” terang Darlis.
Menurutnya, ada beberapa daerah di Kaltim yang perlu mendapat perhatian khusus untuk pembangunan sekolah baru agar mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat. “Kami akan mengidentifikasi mungkin ada beberapa daerah yang memang harus kita bangunkan sekolah,” harapnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S