Foto: Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Persoalan belum meratanya akses air bersih kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Kali ini, sorotan mengarah pada keterbatasan jaringan pipa sekunder milik Perumdam Tirta Kencana yang dinilai menjadi penghambat perluasan layanan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, menegaskan perusahaan daerah tersebut perlu menyampaikan secara terbuka penyebab masih banyaknya wilayah yang belum dapat menikmati sambungan air bersih, meski permohonan pemasangan terus bertambah.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang harus bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli pipa sekunder agar bisa memperoleh sambungan baru. Situasi tersebut dinilai tidak seharusnya menjadi beban warga.
“Perumdam harus menjelaskan secara transparan apa yang menjadi kendala utama sehingga jaringan pipa sekunder belum bisa menjangkau sejumlah kawasan,” ujarnya.
Rusdi mengatakan, penyediaan infrastruktur distribusi air semestinya telah masuk dalam perencanaan investasi perusahaan.
Karena itu, ia mendorong agar pengembangan jaringan sekunder menjadi salah satu program prioritas dalam rencana kerja Perumdam ke depan.
Ia menilai, jika pembangunan jaringan dilakukan secara bertahap dan terencana, masyarakat tidak lagi dipaksa mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mendapatkan akses air bersih.
Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan tersebut, lanjut Rusdi, berada di Kecamatan Samarinda Ulu.
Meski jaringan pipa utama telah tersedia di beberapa lokasi, warga belum dapat memperoleh sambungan rumah karena belum dibangunnya jaringan pipa sekunder.
“Masih ada beberapa titik yang belum bisa dilayani karena jaringan sekundernya belum tersedia,” katanya.
Selain menyoroti pelayanan, Komisi II DPRD Kota Samarinda juga tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja Perumdam Tirta Kencana.
Salah satu dokumen yang diminta adalah laporan hasil audit akuntan publik tahun buku 2025 yang hingga kini belum diterima dewan.
Rusdi menegaskan DPRD ingin mengetahui bagaimana perusahaan mengelola keuntungan yang diperoleh setiap tahun, termasuk apakah sebagian anggaran telah dialokasikan untuk memperluas jaringan distribusi air.
“Jangan terus bergantung pada Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Kami ingin melihat sejauh mana laba perusahaan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan, khususnya pembangunan jaringan pipa sekunder,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
