Foto: Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Upaya memperkuat pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda dalam meningkatkan pemerataan akses layanan dan kepuasaan masyarakat.
Legislator Basuki Rahmat menilai transformasi digital yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat kelurahan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan digitalisasi pelayanan tidak cukup hanya diterapkan di level kecamatan.
Menurutnya, kantor kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi bagian dari pengembangan sistem tersebut.
“Yang kami dorong adalah sistem digitalisasi ini bisa sampai ke kelurahan. Saat ini penerapannya masih lebih banyak di tingkat kecamatan, padahal pelayanan masyarakat paling dekat itu ada di kelurahan,” ujarnya.
Menurut Ronal, perluasan layanan digital akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Karena itu, pengembangan infrastruktur dan sistem digital perlu menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan anggaran daerah.
Selain membahas pengembangan digitalisasi, Komisi I juga mencermati pelaksanaan program Diskominfo sepanjang tahun anggaran 2026.
Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana realisasi kegiatan berjalan sesuai target, termasuk penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah anggaran di bidang komunikasi dan publikasi.
Pihaknya ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu menghasilkan penyebaran informasi yang efektif serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin melihat bagaimana perkembangan program yang dijalankan, termasuk anggaran komunikasi dan publikasi, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan,” kata Ronal.
Politikus Partai PDI Perjuangan ini juga mendorong Diskominfo agar aktif memperjuangkan kebutuhan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, dukungan pendanaan yang memadai akan mempercepat implementasi sistem digital hingga tingkat kelurahan.
“Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, tentu program ini perlu mendapat dukungan anggaran yang cukup. Harapannya, masyarakat bisa merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
