SAMARINDA — Hanya menghitung hari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus nanti, kini muncul satu wacana baru, yaitu mengibarkan bendera “Jolly Roger” dari anime One Piece yang diproduksi oleh Toei Animation, Jepang. Segala asumsi pun hadir atas wacana pengibaran bendera One Piece itu di bawah bendera Merah Putih.
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco, yang menganggap wacana tersebut sebagai upaya pemecah belah bangsa. Demikian pula, warganet memiliki pandangannya sendiri. “Bendera Merah Putih terlalu sakral untuk dikibarkan di negara yang kotor,” tulis salah satu warganet di aplikasi Instagram.
Tidak hanya dari skala nasional, di Kaltim, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Firdaus Iwan, memandang fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai tanda penurunan jiwa nasionalisme masyarakat. Padahal saat ini merupakan bulan kemerdekaan Indonesia, di mana semangat nasionalisme seharusnya hadir.
“Tentunya dengan adanya fenomena ini, diharapkan masyarakat Kaltim tidak usah ikut-ikutan juga terkait dengan mengibarkan, apa istilahnya, mengibarkan bendera One Piece itulah. Karena kalau jiwa kita memang benar-benar punya nasionalisme, tentunya kita sesuai dengan apa yang menjadi lambang negara Indonesia. Bendera Merah Putih-lah yang kita kibarkan saat ini,” jelas Firdaus saat diwawancarai oleh awak media, Senin (4/8/2025).
Lebih lanjut, bagi Firdaus, jika memang fenomena pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk kekecewaan, sebaiknya disampaikan dengan cara konstitusional melalui jalur resmi, baik oleh komunitas maupun individu.
“Jangan sampai menilai bahwa dengan pengibaran bendera ini ada sebagai salah satu bentuk kekecewaan, tapi malah melemahkan lambang negara kita yang sudah ada, yaitu Merah Putih,” tegas Firdaus.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sendiri berencana membagikan sepuluh juta bendera Merah Putih ke seluruh masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 10 Agustus nanti di Gelora Kadrie Oening, Samarinda Utara. Diharapkan dengan pembagian bendera tersebut, masyarakat dapat mengibarkan bendera Merah Putih secara serentak dan penuh makna hingga akhir Agustus nanti.
Perlu diketahui, di beberapa daerah seperti Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagian masyarakat telah mengibarkan bendera One Piece, namun mendapatkan banyak protes hingga pihak RT harus menghapus beberapa gambar terkait. Meski dalam perjalanannya penelusuran Media Kaltim belum menemukan kibaran bendera One Piece secara langsung di Samarinda, beberapa anak muda terlihat membeli dan mengibarkannya di tempat tongkrongan.
Belum lagi soal ancaman penangkapan hingga intimidasi terhadap anak-anak muda yang berani mengibarkan bendera One Piece, yang justru mempertebal polemik menjelang Hari Kemerdekaan, hingga menimbulkan pendapat lain.
Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, melalui Baharuddin Demmu, menyampaikan pendapatnya perihal fenomena tersebut. Ia tidak ingin pengibaran bendera One Piece menjadi polemik yang berkepanjangan.
“Tak perlu dipersoalkan,” katanya. Hanya saja, ia mempertanyakan alasan di balik pemilihan bendera One Piece. “Kalaupun negara ini kotor, masa iya kotor?” tanyanya kepada Media Kaltim saat diwawancarai usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat.
Jika memang itu adalah bentuk kekecewaan, Demmu bisa memaklumi ekspresi tersebut, melihat bagaimana maraknya kasus-kasus hukum yang seolah dibuat-buat. Ia menilai tidak ada ketegasan hukum yang bisa dijadikan sandaran.
“Kalau masyarakat merasa kecewa, ya jangan juga diancam (untuk tidak mengibarkan bendera One Piece),” tegas Demmu. Ia menyarankan agar hal semacam itu dianggap sebagai bentuk refleksi bagi para pemimpin.
“Janganlah sampai ada tangkap-menangkap. Jangan sedikit-sedikit main tangkap. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Malah menimbulkan kebencian-kebencian yang semakin terakumulasi, yang suatu saat bisa meledak,” papar Demmu.
Di tengah polemik dan kritik, fenomena pengibaran bendera One Piece yang berkibar di masyarakat menimbulkan banyak spekulasi dan asumsi. Pro dan kontra muncul tidak hanya secara nasional, tetapi juga hingga ke daerah. Pertanyaannya, bagaimana sikap pemerintah daerah menyikapi hal ini?
Dalam kesempatan lain, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tidak memberikan banyak komentar perihal fenomena tersebut.
“Saya tidak tahu soal itu (anime One Piece),” katanya.
Memang, anime One Piece mulai tayang sejak tahun 1999 dan akrab di kalangan generasi Z dan milenial, namun tidak terlalu dikenal oleh generasi sebelumnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
