Foto: Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim, Arih Frananta Filifus Sembiring. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Rencana pemberian uang transport kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dipastikan batal total.
Kebijakan yang sempat memicu polemik itu disebut bukan keputusan resmi pemerintah, melainkan inisiatif pribadi dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Arih Frananta Filifus Sembiring.
Isu ini sebelumnya ramai diperbincangkan publik, terutama karena mencuat berdekatan dengan rencana aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kaltim.
Situasi tersebut memicu kecurigaan dan sorotan tajam dari masyarakat. Arih pun angkat bicara dan mengakui kekeliruan tersebut.
Ia menegaskan bahwa usulan pemberian uang transport sebesar Rp105 ribu per orang itu belum pernah dibahas di internal, apalagi mendapat persetujuan pimpinan.
“Pembagian amplop itu kesalahan saya. Ini murni pemikiran saya, tidak ada campur tangan dari pimpinan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, usulan tersebut bahkan belum sempat disampaikan secara resmi kepada pimpinan daerah, namun sudah lebih dulu beredar di masyarakat dan memicu polemik.
Mengakui langkahnya yang tergesa-gesa, Arih menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, hingga Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.
“Saya baru belajar di Kesbangpol dan belum memahami sepenuhnya. Saya terlalu terburu-buru mengusulkan, dan belum sampai ke pimpinan sudah tersebar,” katanya.
Arih memastikan, rencana tersebut kini telah dihentikan sepenuhnya dan tidak akan direalisasikan dalam bentuk apa pun.
Ia juga menegaskan tidak ada niat untuk memberikan janji yang menyesatkan kepada masyarakat maupun peserta kegiatan ormas.
“Saya bertanggung jawab penuh atas hal ini dan memohon maaf kepada seluruh pihak,” tegasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
