Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan serius di Kota Samarinda. Saat ini kebutuhan guru di jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pratama (SMP) diperkirakan mencapai lebih dari 500 pengajar.
Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah untuk menerapkan skema penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) sebagai solusi sementara guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
Usulan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Samarinda beraama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, kekurangan guru saat ini sudah berada di angka yang mengkhawatirkan sehingga diperlukan langkah cepat dari pemerintah.
“Totalnya per hari ini sudah 500, 500 sekian guru, itu tingkat SD maupun SMP,” ujar Novan, Selasa (7/7/2026).
Menurut Novan, Skema PJLP dinilai menjadi alternatif yang paking memungkinkan diterapkan di tengah kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi membuka pengangkatan tenaga honorer baru.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa selama ini banyak guru berstatus tenaga lepas hanya mengandalkan honor yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).
“Usulan ini (PJLP) jelas akan kami bawa ke Banggar DPRD Samarinda untuk dibahas bersama,” singkatnya.
Terakhir, Novan menegaskan bahwa skema tersebut dipilih karena menjadi salah satu mekanisme yang bisa ditempuh tanpa bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
“Kita mau rekrutmen non-ASN kan sudah tidak bisa. Salah satu metode yang memungkinkan adalah metode PJLP,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
