Foto: Kegiatan Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) dan International Capacity Development Program (ICDP) for Coal Regions in Transition. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan dalam upaya nasional menuju transisi energi berkeadilan. Sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim kini dihadapkan pada tantangan besar, bagaimana bertransformasi dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam pembukaan kegiatan Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) dan International Capacity Development Program (ICDP) for Coal Regions in Transition, yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, 13–16 Oktober 2025.
Sri menyebutkan, Kaltim sudah lama menaruh perhatian terhadap isu transformasi ekonomi dan energi. Menurutnya, langkah menuju energi bersih tidak dapat dipisahkan dari strategi besar peralihan struktur ekonomi daerah.
“Kaltim sudah lama memiliki visi untuk bertransformasi. Ekonomi dan energi ini satu kesatuan. Kita harus bergerak bersama agar ketergantungan terhadap tambang dan migas bisa berkurang,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Ia menuturkan, sinyal pergeseran mulai tampak. Sektor industri pengolahan kini tumbuh lebih cepat dan menjadi tanda positif bagi diversifikasi ekonomi Kaltim.
“Industri pengolahan mulai tumbuh, ini kabar baik. Tinggal bagaimana kita mempercepat perubahannya agar transisi benar-benar terasa,” tambahnya.
Dalam forum internasional yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan itu, Sri juga menyinggung meningkatnya minat investasi di bidang hilirisasi dan energi bersih.
Pada ajang Market Investment Forum sebelumnya, terdapat 83 pertemuan bisnis yang menghasilkan 12 Letter of Intent (LoI) untuk proyek hilirisasi di Kaltim.
“Ini menunjukkan investor melihat potensi besar Kaltim. Kalau industrinya datang dan kita dukung dengan energi terbarukan, dampaknya akan luar biasa,” kata Sri.
Ia pun mengapresiasi kepercayaan Bappenas dan GIZ Jerman yang menjadikan Kaltim sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, hal ini mempertegas posisi Kaltim sebagai superhub ekonomi Nusantara dan pionir dalam pengembangan kebijakan energi berkelanjutan.
Namun, di balik optimisme itu, pengamat lingkungan dari Pokja 30, Buyung Marajo, menilai kesiapan Pemprov Kaltim dalam implementasi transisi energi masih lemah. Ia menyoroti minimnya dukungan anggaran yang dialokasikan ke sektor energi baru terbarukan.
“Secara politis dan teknis, Kaltim memang sepakat dengan agenda transisi energi. Tapi kalau dilihat dari politik anggaran, belum terlihat keseriusan. Anggaran di Dinas ESDM untuk mendukung program transisi masih kecil,” kritik Buyung.
Buyung juga mengingatkan bahwa Kaltim masih bergantung pada batu bara, yang sumber dayanya mencapai lebih dari 60 persen dari total cadangan nasional. Tanpa kebijakan konkret dan keberpihakan fiskal, ia menilai komitmen transisi energi berisiko sebatas wacana.
“Kalau tidak ada intervensi nyata dari pemerintah daerah, transisi energi ini bisa berhenti di seminar dan dokumen rencana saja,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi catatan penting di tengah semangat pemerintah provinsi mendorong percepatan hilirisasi dan pembangunan hijau.
Sebab, tanpa dukungan kebijakan yang kuat, visi ‘Kaltim Hijau’ dan komitmen menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan sulit diwujudkan secara nyata.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
