SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 dengan tema Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (13/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Hartono menekankan pentingnya keterbukaan dan kesesuaian antara proses perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus melalui tahapan mekanisme yang jelas dan sesuai aturan yang berlaku.
“Setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilalui sesuai mekanisme. Apa yang muncul dalam perencanaan harus sama dengan yang ada di penganggaran,” ujar Hartono.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan antara rencana program dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. Hartoni menilai, ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
“Jangan sampai dalam perencanaan misalnya hanya 10, tetapi di penganggaran menjadi 12. Hal-hal seperti ini yang harus dihindari agar tata kelola pemerintahan tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Apalagi ujarnya saat ini pemerintah daerah harus melaporkan proses perencanaan hingga penganggaran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
