SAMARINDA – Gelombang demonstrasi yang awalnya meletup di depan Gedung DPR RI kini menjalar ke berbagai daerah. Kekecewaan masyarakat terhadap perilaku dan kebijakan para legislator Senayan menjadi pemantik amarah yang kian meluas.
Gejolak publik bermula dari keputusan menaikkan gaji anggota dewan sebesar Rp3 juta, disusul tunjangan rumah senilai Rp50 juta, hingga aksi joget para wakil rakyat yang dinilai tidak pantas di tengah kesulitan hidup rakyat. Situasi semakin panas ketika tak ada satu pun perwakilan DPR RI bersedia menemui massa. Puncaknya, seorang pengemudi ojek online (ojol), Afan Kurniawan, tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.
Peristiwa itu menyulut kemarahan komunitas ojol lintas aplikasi dan memperbesar gelombang protes. Tidak hanya di Jakarta, amarah rakyat menjalar ke berbagai kota, diperparah dengan kenaikan pajak di sejumlah daerah. Akibatnya, fasilitas umum dan gedung pemerintahan menjadi sasaran. Halte TransJakarta, gedung kepolisian, hingga kantor dewan di Makassar, Sulsel, dan NTB dilaporkan terbakar.
Tragedi paling memilukan terjadi di Makassar. Empat warga sipil, yakni Syaiful (43), Budi Haryadi (30), Muhammad Akbar Basri, dan Sarinawati, tewas dalam insiden pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar. Tak hanya fasilitas umum, rumah pribadi sejumlah tokoh politik juga dijarah, termasuk kediaman publik figur Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Melihat eskalasi yang kian tak terkendali, Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara. Dalam keterangan pers di Istana Negara, Minggu (31/8), Prabowo menyampaikan hasil pertemuan dengan para ketua umum partai politik. Ia menegaskan seluruh pimpinan partai sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai menyakiti hati rakyat.
“Partai politik yang bersangkutan telah mencabut keanggotaan DPR bagi anggotanya yang sudah menyakiti hati rakyat,” tegas Prabowo.
Beberapa nama langsung dicopot, antara lain Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi PAN, serta Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem. Selain itu, tunjangan rumah dicabut, dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri diberlakukan. “Pimpinan DPR juga menyampaikan komitmen untuk mencabut kebijakan kontroversial dan memastikan anggota legislatif lebih peka terhadap aspirasi rakyat,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sesuai aturan internasional maupun nasional. “Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” tambahnya.
Sementara itu, tensi politik di Samarinda juga meningkat. Aliansi Mahakam mengumumkan rencana aksi besar di depan Gedung DPRD Kaltim pada Senin (1/9). Aksi ini diprediksi menjadi bagian dari gelombang protes nasional dengan tuntutan utama: transparansi gaji DPR, pembatalan kenaikan tunjangan, serta evaluasi perilaku wakil rakyat.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengimbau pelajar agar tidak ikut terlibat dalam aksi. “Kami sudah menempatkan anggota Bhabinkamtibmas di sekolah-sekolah yang teridentifikasi oleh intelijen akan ikut turun. Mereka memberi imbauan kepada guru agar fokus pada kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.
Gelombang demonstrasi yang terus meluas menjadi sinyal bahwa rakyat tidak lagi tinggal diam. Tuntutan mereka sederhana namun tegas: wakil rakyat harus kembali pada fungsi utamanya, yakni berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas mewah yang melukai nurani publik.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S
