SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program penanggulangan pengangguran.
Langkah tersebut dinilai penting menyusul tren peningkatan angka pengangguran yang berpotensi memperbesar jumlah masyarakat yang masuk kategori pekerja rentan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah menegaskan bahwa, upaya menekan angka pengangguran harus menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Program yang disusun Disnaker diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya kira pada prinsipnya masih sama, bagaimana mengatasi pengangguran dan menguranginya. Kami mempertanyakan pengangguran saat ini terus bertambah secara persentase. Ini menjadi catatan Disnaker agar ke depan program apa yang dibuat bisa membantu masyarakat,” ujar Harminsyah.
Ia menilai peningkatan jumlah pengangguran akan berdampak langsung pada bertambahnya kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Karena itu, program ketenagakerjaan dan perlindungan sosial harus berjalan beriringan agar masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap mendapatkan jaminan dasar.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pelaksanaan program jaminan sosial yang dinilai masih belum optimal.
Harminsyah mengatakan masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS, sementara sebagian pekerja sektor informal belum memperoleh perlindungan yang memadai.
“Kalau BPJS ini ada banyak keluhan-keluhan yang belum terselesaikan dan pekerja rentan banyak masih yang belum tercover,” katanya.
Komisi IV pada prinsipnya mendorong agar seluruh pekerja rentan di Samarinda dapat masuk dalam skema perlindungan sosial, baik jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Namun, Harminsyah mengakui realisasi kebijakan tersebut masih terkendala kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat perluasan cakupan perlindungan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat.
“Kita minta semua bisa dicover, tapi kita menyadari kekurangan anggaran pemerintah yang ada menjadi hal yang harus dimaklumi,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
