Foto: Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husain (Abdi/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi satuan pendidikan dan instansi pemerintahan di Kota Samarinda.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husain menyebut langkah ini sebagai bentuk apresiasi mutlak dan pengakuan resmi atas pengabdian panjang para tenaga pendidik serta tenaga teknis yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
“Kami sangat bahagia dan menyambut baik kebijakan pengangkatan P3K ini,” ujar Sani, Senin (9/11/2026).
Selama bertahun-tahun, para pegawai paruh waktu tersebut telah membuktikan integritas serta profesionalisme tinggi dengan mengemban beban tugas yang tidak jarang setara dengan pegawai tetap.
Oleh sebab itu, perubahan status ini dinilai sebagai momentum keadilan untuk memberikan kepastian karier dan jaminan kesejahteraan yang jauh lebih layak bagi masa depan mereka.
“Sudah sepantasnya mereka mendapatkan status dan jaminan kesejahteraan lebih layak,” jelasnya.
Kendati menyambut hangat kabar tersebut, jajaran DPRD Kota Samarinda memberikan perhatian mendalam terkait kesiapan skema pembiayaan yang menyertai perubahan status ini. Peningkatan status menjadi pegawai penuh waktu secara otomatis akan meningkatkan alokasi anggaran belanja pegawai, terutama untuk pos gaji bulanan dan berbagai tunjangan melekat.
“Satu hal yang harus dipastikan, anggaran gaji sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat,” tegasnya.
Kekhawatiran ini berlandaskan pada kondisi kapasitas fiskal APBD Kota Samarinda yang memiliki keterbatasan tersendiri. Situasi keuangan daerah saat ini kian menantang seiring adanya penyesuaian dan pemotongan alokasi transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kapasitas fiskal daerah terbatas di tengah pemotongan alokasi dana pusat,” ungkapnya.
Jika beban gaji dan tunjangan P3K penuh waktu tersebut pada akhirnya dibebankan kepada APBD, hal itu dikhawatirkan akan memicu tekanan berat pada struktur keuangan daerah.
Ketimpangan belanja tersebut berpotensi mengganggu alokasi anggaran yang sebelumnya telah direncanakan untuk sektor pembangunan infrastruktur serta program pelayanan publik masyarakat Samarinda.
“Jika beban penggajian dibebankan daerah, ini jadi beban berat anggaran,” jelasnya lagi.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pihak legislator menegaskan dukungannya terhadap kenaikan status pegawai P3K, selama kepastian sumber pembiayaannya berasal penuh dari APBN.
Kejelasan pos anggaran dari pusat menjadi kunci agar peningkatan kesejahteraan pegawai dapat berjalan selaras tanpa memangkas hak-hak pembangunan warga daerah.
“Kami mendukung penuh peningkatan status asalkan sumber dananya dari pusat,” katanya.
Sebagai langkah krusial berikutnya, pemerintah pusat didesak untuk segera menerbitkan aturan teknis serta mekanisme pembiayaan yang komprehensif. Adanya kepastian petunjuk pelaksanaan dan jaminan anggaran pusat akan memicu akselerasi implementasi di daerah, sehingga manfaat kebijakan ini dapat segera dirasakan secara nyata oleh seluruh tenaga P3K di Kota Samarinda.
“Pemerintah pusat diharapkan segera menerbitkan aturan teknis pembiayaan kebijakan ini,” harapnya menutup (adv/radarsamarinda)
Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky
