DP3A Kaltim Perkuat Edukasi dan Sistem Pelaporan Kekerasan, Minta Masyarakat Lebih Waspada

Foto: Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait kekerasan dilingkungan pendidikan oleh DP3A Kaltim. (Hadi Winata/Radar Samarinda)

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur kembali menegaskan pentingnya edukasi dan literasi bagi masyarakat sebagai upaya utama dalam mencegah kasus kekerasan yang terus meningkat di daerah tersebut.

Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, menuturkan bahwa kasus kekerasan di Kaltim dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga kewaspadaan bersama menjadi kunci. Menurutnya, sebagian besar pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan terdekat korban.

“Sebanyak 85 persen pelaku adalah orang yang dikenal. Ini harus membuat kita lebih waspada, bukan paranoid, tetapi sadar bahwa perlindungan keluarga harus dilakukan bersama,” jelas Noryani.

Ia menerangkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pelaporan seperti Simfoni PPA, SAPA 129, serta Sistem Informasi Perlindungan Keluarga tingkat provinsi.

Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kanal pelaporan masing-masing untuk mempermudah masyarakat ketika terjadi kekerasan. Namun demikian, tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan kasus.

Baca Juga:   BPKAD Benarkan Hotel Royal Suite di Balikpapan Aset Pemprov Kaltim

Selain kekerasan di lingkungan keluarga, DP3A juga menyoroti meningkatnya kekerasan di ranah pendidikan, termasuk bullying baik secara langsung maupun melalui media digital.

Untuk mengantisipasi hal ini, DP3A melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, salah satunya di tingkat SMA di Kota Samarinda.

“Kami tidak bisa menjangkau seluruh sekolah, tetapi melalui media massa dan sosialisasi, kami ingin masyarakat memahami bentuk-bentuk kekerasan serta langkah melapor yang benar,” ujarnya.

Di sisi lain, DP3A mengakui adanya tantangan tambahan berupa perampingan anggaran pada tahun depan. Pemotongan anggaran diperkirakan mencapai lebih dari 30 persen.

Meski demikian, Noryani memastikan program prioritas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetap dijalankan.

“Kegiatan yang sifatnya inti akan kami utamakan. Sementara kegiatan pendukung mungkin ditunda dulu. Yang penting, layanan perlindungan tetap berjalan,” tegasnya.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky

BERITA POPULER