Foto: Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan. (Hadi Winata
/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Tidak meratanya distribusi bantuan bencana di Kota Samarinda kerap memicu ketegangan di tengah warga. Meski pemerintah daerah berupaya sigap menyalurkan kebutuhan pokok dan makanan siap saji saat terjadi bencana, pola pembagian yang kurang tertata justru memunculkan kecemburuan sosial dan konflik antarwarga.
Sejumlah warga mengeluhkan bahwa bantuan seperti telur, susu, dan bahan makanan lainnya tidak sampai secara merata ke seluruh rumah tangga. Sebagian penerima bahkan mendapatkan lebih dari sekali, sementara warga lain harus gigit jari. Ketimpangan ini kerap menimbulkan perselisihan, terutama di tingkat RT.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan menilai pembagian bantuan secara langsung ke rumah-rumah tanpa basis data dan koordinasi yang matang harus segera dievaluasi. Dirinya menekankan pentingnya peran pemerintah kota, BPBD, dan Dinas Sosial dalam membuat skema distribusi lebih tertata agar tepat sasaran.
“Jangan sampai niat baik pemerintah malah memunculkan iri hati. Kalau hanya diserahkan lewat RT tanpa pengawasan, bisa terjadi pembagian tak merata,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).
Menurut Adnan, solusi terbaik adalah menggunakan pendekatan terpusat seperti pembentukan dapur umum di kawasan terdampak. Semua bantuan logistik dikumpulkan dan diolah secara kolektif untuk kemudian didistribusikan secara adil.
“Dengan dapur umum, kita bisa menghindari potensi konflik dan memastikan setiap warga terdampak mendapat bagian yang sama. RT tetap bisa berkontribusi sebagai pengumpul data dan pelapor, tapi pengelolaan harus diatur Dinas Sosial,” tambahnya.
Selain itu, Adnan juga menyinggung bahwa selama ini banyak bantuan, baik dari donatur maupun pemerintah, sering salah sasaran karena lemahnya pendataan dan koordinasi. Oleh sebab itu, ia mengimbau seluruh pihak, termasuk RT dan kelurahan, agar lebih proaktif melaporkan kebutuhan warga agar penyaluran lebih efektif.
“DPRD mendorong agar pemerintah kota membuat SOP jelas untuk situasi darurat. Tujuannya agar bantuan benar-benar bisa dirasakan secara merata dan transparan,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
