BALIKPAPAN – Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Suprijanto membuka secara resmi IKN Properti Expo dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2020 di Balikpapan Sport and Convention Center, Sabtu (20/8/2022).
Pembukaan IKN Properti Expo dihadiri Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Ketua Ekonomi Kreatif Balikpapan, Nurlena Rahmad Mas’ud, Karpala Disperkim Balikpapan, Asfiansyah dan asosiasi industri properti.
Dalam sambutan yang dibacakan Iwan Suprijanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Balikpapan, atas terselenggaranya, rangkaian acara IKN Properti Expo 2022 yang sekaligus sebagai salah satu kegiatan memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan RI sekaligus peringatan Hapernas 2022.
“Dengan semangat kolaborasi mewujudkan hunian layak dan terjangkau untuk semua. Sekaligus merupakan upaya menjadikan momentum untuk dimulainya pembangunan IKN Nusantara,” kata Basuki, dalam sambutan tertulis.
Ia menambahkan, di tengah situasi pandemi Covid-19, kita masih patut bersyukur dan berbahagia bahwa sektor properti merupakan sektor yang masih tumbuh positif.
“Berdasarkan data BPS ekonomi Indonesia Triwulan I/2022 tumbuh sebesar 5,01 persen. Di antara pertumbuhan tersebut, perumahan yang masuk dalam sektor real estate atau properti merupakan sektor yang tumbuh positif sebesar 3,78 persen,” jelasnya.
Menteri PUPR menambahkan, sektor properti merupakan sektor yang memiliki multiplier effect yang dapat menghidupkan 174 subsektor industri lain. Misalnya industri material bahan bangunan, transportasi, pembiayaan, sampai furnitur, dan terkait dengan koperasi, finansial, teknologi, dan perdagangan, makanan.
“Ini yang kita harapkan akan mempercepat dan membantu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional,” sambung Iwan Suprijanto.
Ia melanjtukan, dengan angka backlog yang masih tinggi, maka penyediaan perumahan masih memerlukan kontribusi dari semua pemangku kepentingan. Bukan hanya pemerintah pusat atau daerah saja, akan tetapi memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, swasta, masyarakat dan perbankan.
Untuk mengurangi backlog pemerintah berupaya meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian program sejuta rumah melalui beberapa strategi.
Pertama, pemerintah menyediakan program bantuan perumahan yang terdiri dari pembangunan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan rumah khusus, pada kawasan remote dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Serta pembangunan rumah swadaya melalui program bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS). Adapun target pembangunan perumahan pada tahun 2022 meliputi pembangunan rusun sebanyak 12 787 unit rumah khusus 2300 unit BSPS 118.960 unit serta bantuan lain sebanyak 20530 unit.
Kedua, pemerintah memberikan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan di tahun 2022 melalui FLPP dengan target 200 ribu unit dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2BT sebanyak 22 ribu unit.
Ketiga, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan kemudahan perizinan untuk mempercepat pembangunan perumahan. Antara lain dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha di daerah. PP Nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanah, kemudian surat edaran bersama 4 menteri tentang percepatan pelaksanaan retribusi persetujuan bangunan gedung, pengganti IMB dan Permen PUPR Nomor 17 Tahun 2022 tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun.
Keempat, pemerintah juga mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pembanguna perumahan yang lebih efisien, antara lain dengan industrialisasi, repabrikasi, seperti teknologi precast maupun teknolgi lain yang dapat diaplikasian sebagai pilot project teknologi terapan yang smart dan green. (rls/rs1)
