Foto: Doa Bersama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim jelang demonstrasi 214. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan sikap pemerintah kota jelang rencana aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Orang Nomor Satu di Kota Tepian ini memilih tidak berspekulasi terkait potensi dampak aksi, namun menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan fasilitas publik.
“Terkait aksi besok, 21 April, kami tidak akan berspekulasi terlalu jauh. Pada kesempatan ini kami hanya ingin menghimbau agar aksi tersebut berjalan lancar dan damai, serta seluruh pihak dapat menjaga prasarana publik di sekitar lokasi,” ujar Andi Harun, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, namun harus tetap dilaksanakan dengan tanggung jawab bersama, terutama dalam menjaga sarana publik.
“Kami kembali menghimbau agar semua pihak turut menjaga sarana dan prasarana publik di sekitar lokasi,” tegasnya.
Andi Harun juga tidak menutup kemungkinan adanya dampak teknis di lapangan, mengingat besarnya jumlah massa yang diperkirakan hadir.
Namun ia menilai hal tersebut sebagai konsekuensi yang harus diantisipasi secara bersama.
“Jika nantinya terjadi kerusakan kecil akibat memadainya massa, itu menjadi konsekuensi yang harus kita atasi bersama dan segera diperbaiki, jika memang tidak bisa dihindari,” katanya.
Pernyataan ini disampaikan di tengah rencana aksi yang digagas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur.
Koordinator lapangan, Erly Sopiansyah, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Pergerakan ini murni untuk perjuangan masyarakat Kaltim. Kami merespons kebijakan-kebijakan gubernur yang terasa menyakitkan hati masyarakat,” kata Erly.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
