spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bola Panas Hak Angket dan Interpelasi Kecurangan Pemilu, Masing-Masing Kubu Saling Menunggu

JAKARTA – Capres Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Jika DPR tidak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Usulan ini, diklaimnya bukan saja karena kepentingan pribadinya saja tapi juga bagian dari menyuarakan keresahan para relawan dan masyarakat yang kerap mengirimkan sejumlah foto, dokumen serta video temuan kecurangan di lapangan.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur meminta Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono beserta jajaran pengurus dan Fraksi PPP untuk hati-hati menyikapi inisiasi hak angket sebagai langkah mengusut dugaan kecurangan pilpres. Zarkasih mengatakan langkah tersebut harus disikapi dengan teliti.

“Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu, hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata KH Zarkasih Nur dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024).

Baca Juga:   Markaca: Waspada Bencana Cuaca Ekstrim

Usulan Ganjar ini mendapatkan dukungan dari Capres nomor urut 3 Anies Baswedan. Anies menyatakan partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang diusulkan Ganjar. Koalisi Perubahan terdiri dari 3 partai politik yakni NasDem, PKB dan PKS.

“Saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” tegasnya belum lama ini.

Tiga partai dalam koalisi ini sendiri yakni NasDem, PKB dan PKS telah melakukan pertemuan dan menggelar konferensi pers Jumat, (23/2/2024). Usai pertemuan itu Surya Paloh Ketua Umum NasDem mengatakan pihaknya menunggu inisiasi menggulirkan hak angket dan interpelasi ini dari PDI Perjuangan.

“Itu hak berdemokrasi, dalam hal ini pendukung Anies dan Cak Imin mendukung hak tersebut. Prosesnya gimana ? Biarkan mengalir aja. Kenapa bukan kita yang menggulirkan, barangkali kita masih sayang sama PDIP, jadi kita masih menunggu.

Terkait pertemuan dengan Megawati diharapkan Surya Paloh tidak dalam waktu yang lama.

“Saya katakan mas Ganjar menggagas itu hak konstitisional, itu sebuah ide. Kalau itu jalan yang mau ditempuh, sayang sekali kalau kita abaikan. Kalau saya tetap landasannya konstitusional,” tandasnya.

Baca Juga:   IYD LC Kaltim Siap Jadi Mitra Pembangunan Kaltim

Penulis : Andi Desky

BERITA POPULER