SAMARINDA– Wakil Walikota Samarinda Rusmadi Wongso menghadiri pertemuan Best Practice Sharing (BPS) dengan Audiensi Kantor BPJS Kesehatan & BPJS Kesehatan Cabang Samarinda melalui virtual di ruang Command Center (CC) Diskominfo Kota Samarinda, Rabu (12/10/2022).
Turut mendampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Samarinda Isfihani, Kepala BPJS Samarinda Mangisi Raja Simarmata, Lurah Sungai Keledang Rahmadi.
Mahlil Ruby, direktur perencanaan pengembangan dan managemen risiko menyampaikan, JKN merupakan salah satu instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, tidak ada rakyat yang tertinggal atau tercakup dalam kepesertaan JKN.
Harapannya, dengan menjadi peserta JKN, maka seluruh peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis apabila dibutuhkan. Karena ini salah satu instrumen dari kesejahteraan bangsa Indonesia, maka diupayakan seluruh rakyat masuk menjadi peserta JKN, dimana seharusnya pada 2024 mencapai 98% sebagai tercantum dalam RPJMN 2019-2024.
Disadari BPJS tidak dapat bekerja sendiri untuk mencakup seluruh masyarakat, untuk meraih kesuksesan itu. “Oleh karena itu BPJS bekerja sama dengan pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi masyarakatnya,” jelas Mahlil.
Adapun Rusmadi menyampaikan terkait sinergitas program pembangunan dan perdayaan masyarakat (Probebaya) dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Pihaknya, lanjut Rusmadi, memahami kebutuhan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, yang merupakan urusan wajib bagi pemerintah kota.
Harus dipastikan warga yang sakit mendapat pelayanan yang berkualitas dan selaras dengan visi kota Samarinda yang ingin menjadikan Samarinda sebagai kota peradaban.
“Dimana Probebaya ini merupakan salah satu program unggulan yang bisa disinergikan dengan upaya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Probebaya ini selain di bidang fisik dan pendidikan juga di bidang kesehatan di masyarakat yang paling rendah, di Rukun tetangga,” jelas Rusmadi.
Pemkot Samarinda menjamin ketidak kekhawatiran ketika masyarakat sakit dengan menggunakan anggaran dari Probebaya, dengan mengikutsertakan masyarakat yang tidak mempunyai BPJS kesehatan. (adv/diskominfosamarinda)
