SAMARINDA—Di bidang pendidikan, kedua Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Kalimantan Timur saat ini saling adu gagasan agar dipandang masyarakat sebagai “Si Paling Peduli Pendidikan”. Isran-Hadi misalnya, berjanji akan menambah anggaran menjadi Rp 2,5 triliun jika terpilih. Sedangkan Rudy-Seno berjanji akan menggratiskan pendidikan sampai ke S3.
Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan gratis atau beasiswa relevan dengan kondisi anggaran, ekonomi, sosial dan mutu pendidikan di Kaltim ? Untuk mengetahui itu, Media Kaltim meminta pendapat kepada para mahasiswa perihal pandangan mereka menyoal janji-janji paslon untuk pendidikan.
Hanip (20), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, memandang bahwa pendidikan gratis tidak mungkin untuk diimplementasikan di Kalimantan Timur. Menurutnya, masih banyak kekurangan di beberapa lini yang harus diperbaiki di Kaltim. Sehingga, fokus anggaran ABPD tak hanya melulu dialokasikan di bidang pendidikan.
“Masih banyak kekurangan yang perlu dipenuhi di Kaltim. Untuk hanya menghamburkan anggaran ke pendidikan rasanya tidak mungkin,” katanya.
Meski demikian, jika boleh memilih, Hanip akan memilih pendidikan gratis karena dirinya pasti diuntungkan. Namun jika program pendidikan gratis diimplementasikan, maka dikhawatirkan akan menuai masalah baru di badan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Kalau di universitas negeri mungkin ya, tapi kalau swasta ini yang perlu dipertanyakan,” terangnya.
Berbeda dengan Hanip, Rifda mahasiswi berumur 19 tahun, mengatakan seharusnya pendidikan gratis mungkin untuk dilaksanakan di Kaltim. Namun lagi-lagi, optimalisasi program pendidikan gratis ini tetap harus melihat postur anggaran daerah.
“Tapi tergantung pemaksimalan dananya lagi,” tandasnya.
Lain halnya dengan Rifda. Mahasiswi yang satu ini lebib memilih untuk beasiswa. Sebab menurutnya, beasiswa memberikan banyak keuntungan atau benefit bagi si penerima dibandingkan dengan pendidikan gratis.
“Kalau cuma gratis ya hanya gratis aja. Kalau beasiswa bisa dapat uang saku dan lain-lain,” tuturnya.
Sementara itu, Bahrul (20) justru meragukan program pendidikan gratis dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sama seperti Hanip, ia menganggap bahwa Kaltim tidak hanya berisi soal pendidikan saja.
“Mungkin bisa 70 persen saja, sisanya pasti ada pembagian. Karena kita kan juga berfokus kepada Pembangunan IKN,” katanya.
Lebih dari itu, Bahrul memiliki pandangan bahwa hanya beasiswa yang memungkinkan untuk dilaksanakan di Kaltim.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R