SAMARINDA – Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, melayangkan kritik keras terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang akan melakukan efisiensi anggaran dan mengevaluasi ulang kontrak tenaga outsourcing. Kritik ini muncul menyusul turunnya kemampuan fiskal daerah yang menyusut sekitar Rp6 triliun dari sebelumnya Rp21 triliun, sehingga APBD 2025 diproyeksikan hanya sekitar Rp15 triliun.
Purwadi menilai Pemprov keliru jika menjadikan tenaga outsourcing sebagai sasaran pemangkasan anggaran. Menurutnya, kelompok pekerja ini adalah pihak yang paling rentan dan semestinya dilindungi, bukan dikurangi.
“Tenaga kerja outsourcing itu hidupnya setengah hidup setengah mati. Kalau dipangkas, itu langsung membuat mereka menganggur. Jangan korbankan mereka hanya karena APBD turun,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa masalah efisiensi bukan terletak pada jumlah tenaga outsourcing, melainkan pada pola belanja pemerintah yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Pangkas saja belanja yang tidak penting. Korden baru, pagar, kendaraan dinas baru. Tiap ganti pejabat TV baru lagi, yang lama dibawa. Itu pemborosan,” ujar Purwadi.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengevaluasi pos belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, bukan memotong mereka yang menggantungkan hidup pada gaji outsourcing yang kecil dan tidak stabil.
Purwadi juga menyoroti persoalan struktural dalam sistem outsourcing di Indonesia. Ia menyebut banyak perusahaan penyedia jasa yang memotong terlalu besar dari upah pekerja, sementara jaminan seperti BPJS pun belum tentu diterima pekerja.
“Outsourcing seharusnya memberikan pekerjaan layak. Faktanya, banyak potongan lewat agen penyedia jasa tenaga kerja, BPJS pun belum tentu mereka dapat. Jangan tambah tekanan dengan pemangkasan tenaga kerja,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pemangkasan tenaga outsourcing berpotensi memicu persepsi negatif terhadap Pemprov, terutama karena selama ini pengawasan terhadap belanja pegawai dan belanja barang dinilai belum transparan.
“TPP BKD saja tidak jelas indikatornya, diberikan porsi besar dan tidak dipotong. Sedangkan Kebijakan efisiensi malah menyasar rakyat kecil, ngawur. Bahkan TPP bisa dicurigai sebagai manipolitik loh Mas memperkuat basis suara di instansi,” tambahnya.
Purwadi secara khusus menyoroti pengadaan videotron yang dianggap boros dan tidak efektif.
“Videotron itu tidak efektif. Di mobil saja ada peringatan dilarang nonton, ini kenapa harus pasang videotron besar-besaran di jalan? Kalo orang harus berhenti dan nonton apa gak banyak terjadi kecelakaan dan kemacetan, yang ada warga pasti lewat saja dan gak efisien. Jangan sampai Kita setengah mati perjuangkan DBH di pusat agar gak dipotong, tapi anggarannya malah dihamburkan,” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa efisiensi harus menyasar belanja nonprioritas, bukan pemotongan tenaga yang menjadi ujung tombak pelayanan sehari-hari.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa evaluasi tenaga outsourcing tidak bisa dihindari karena seluruh skema kerja mereka mengikuti kontrak kegiatan.
“Tenaga outsourcing mengikuti kontrak kegiatan. Jika kegiatan berkurang karena anggaran menurun, otomatis jumlah personel juga menyesuaikan,” jelas Sri.
Namun Purwadi menilai pemerintah tetap harus mengedepankan keberpihakan pada pekerja kecil dalam proses efisiensi.
“Jangan sampai membunuh ‘dapur’ mereka. Efisiensi jangan diarahkan pada rakyat kecil. Pangkas saja belanja yang tidak perlu,” tegas Purwadi menutup.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
