SAMARINDA – Pemprov Kaltim memaparkan kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan berat menjelang tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025), di Gedung B DPRD Kaltim. Pemaparan Nota Penjelasan Keuangan APBD 2026 ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan KUA-PPAS yang telah disetujui antara legislatif dan eksekutif.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa anjloknya pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi faktor utama penyusutan APBD tahun depan. Pendapatan transfer yang pada rencana awal diproyeksikan Rp9,33 triliun kini harus direvisi menjadi hanya Rp3,13 triliun atau turun Rp6,19 triliun. Penurunan hingga 66,39 persen ini membuat struktur pendapatan daerah bergeser signifikan.
Dana Bagi Hasil (DBH) juga turun drastis. Jika pada 2025 DBH mencapai Rp6,06 triliun, maka pada 2026 hanya diperkirakan Rp1,62 triliun. Artinya terdapat pengurangan sebesar Rp4,43 triliun atau sekitar 73,15 persen.
Penurunan beruntun tersebut menekan kapasitas fiskal daerah dan memaksa pemerintah menyiapkan strategi penyesuaian sekaligus optimalisasi sumber pendanaan lainnya. Meski begitu, Pemprov menegaskan komitmen pembangunan tetap tidak boleh terhambat.
“Komunikasi dan silaturahmi yang baik antara pemerintah dan DPRD akan terus kita rajut,” ujar Sri Wahyuni. Ia menegaskan bahwa sinergi menjadi kunci agar pembangunan Kaltim tetap merata dan berkualitas.
Dalam pemaparannya, APBD Kaltim 2026 disusun sebesar Rp15,15 triliun. Komposisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan telah disesuaikan dengan realitas fiskal terkini.
Pendapatan Daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp14,25 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp362,03 miliar.
Di sisi belanja, total kebutuhan daerah ditetapkan Rp15,15 triliun, meliputi Belanja Operasi Rp8,16 triliun, Belanja Modal Rp1,06 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp33,93 miliar, dan Belanja Transfer Rp5,89 triliun. Selain itu terdapat Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp900 miliar untuk menjaga keseimbangan APBD.
Menutup penyampaiannya, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur DPRD Kaltim atas kerja sama yang selama ini terjalin dan berharap harmonisasi eksekutif-legislatif dapat terus diperkuat.
“Ke depan, kita berharap kerja sama, sinergi, dan kolaborasi terus kita kuatkan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya.
Rancangan APBD 2026 kini memasuki tahap pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan sebagai dasar pembangunan Kalimantan Timur tahun mendatang.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
